ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto melantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Pelantikan tersebut menyatukan koordinasi dua agenda strategis pemerintah yang sebelumnya berjalan pada jalur masing-masing, yakni percepatan hilirisasi sumber daya alam dan transisi menuju energi bersih.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, Bahlil mendapat penugasan baru sebagai Menteri Koordinator. Dalam posisi tersebut, ia tetap merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM.
Baca Juga . . .
Usai pelantikan, Bahlil menyatakan siap menjalankan kedua tanggung jawab tersebut secara bersamaan. Ia menyebut penugasan itu sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik, baik sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM karena ini adalah sebagai bentuk panggilan pengabdian kepada Ibu Pertiwi dan harus kita jadikan ini sebagai bagian momentum untuk memberikan yang terbaik kepada Ibu Pertiwi,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi berkaitan dengan kepentingan strategis nasional, terutama dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi.
Agenda tersebut juga memiliki dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, penerimaan negara, serta kepastian pasokan energi bagi masyarakat dan dunia usaha.
Respons terhadap Dinamika Global
Bahlil mengatakan kondisi geopolitik dan dinamika perekonomian global menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyatuan kedua agenda tersebut. Di sisi lain, kebutuhan untuk mempercepat penggunaan energi bersih juga terus meningkat.
“Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement,” kata Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, usai pelantikan.
Ia menegaskan, kedua agenda tersebut tidak dapat lagi dijalankan secara parsial. Menurut dia, diperlukan koordinasi yang lebih komprehensif dan terukur agar program prioritas pemerintah dapat berjalan secara efektif.
“Maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur,” ujarnya.
Melanjutkan Program yang Berjalan
Penugasan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi juga melanjutkan sejumlah agenda yang sebelumnya telah berjalan.
Sebelumnya, Bahlil memimpin Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang bertugas menyiapkan sejumlah proyek prioritas hilirisasi sebelum memasuki tahap implementasi.
Pada Maret 2026, Presiden Prabowo juga menunjuk Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi. Satuan tugas tersebut diarahkan untuk mempercepat implementasi energi baru terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.
Dengan penyatuan koordinasi tersebut, agenda hilirisasi dan transisi energi kini diarahkan untuk berjalan secara lebih terintegrasi, mulai dari penyiapan proyek prioritas hingga tahap implementasi.
Pemerintah menempatkan kedua agenda tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus mendorong ketahanan dan kemandirian energi nasional. (AM.N-SBR)
