Ambon, asammanis.news – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur dengan Bupati dan Wali Kota se-Maluku di lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Kamis (11/9/2025). Rakor kali ini mengusung tema “Peran GWPP: Kokohkan Sinergitas Daerah, Percepatan Pembangunan, dan Merajut Persatuan Par Maluku Pung Bae.”
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Maluku H. Abdullah Vanath, Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, para bupati dan wali kota se-Maluku, staf ahli, asisten Sekda, pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Lewerissa menegaskan bahwa Rakor merupakan forum strategis untuk menyatukan langkah, menyelaraskan kebijakan, serta memperkuat komitmen bersama membangun Maluku. Ia menekankan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 33 Tahun 2018, gubernur tidak hanya berperan sebagai kepala daerah provinsi, tetapi juga sebagai Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).
Baca Juga . . .
“Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur memegang mandat untuk mewakili presiden di daerah, menjaga keutuhan NKRI, memastikan stabilitas keamanan, politik, sosial-budaya, serta menjamin implementasi kebijakan nasional yang selaras dengan kebutuhan lokal,” jelasnya.
Menurut Lewerissa, gubernur memiliki 46 tugas atributif, mulai dari pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bupati/wali kota, evaluasi Ranperda APBD, hingga memberikan rekomendasi pembatalan peraturan daerah yang tidak sesuai aturan.
Ia menambahkan, peran GWPP juga memastikan pelaksanaan proyek strategis nasional seperti program Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makanan Bergizi Gratis, Maluku Integrated Port, penanggulangan inflasi, stunting, hingga jaminan perlindungan tenaga kerja rentan.
“Perlu ditegaskan, peran GWPP bukan untuk mengambil alih kewenangan bupati/wali kota, tetapi memperkuat dan mendukung agar roda pemerintahan berjalan sesuai hukum, kebijakan nasional, potensi daerah, serta kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Terkait keamanan daerah, Lewerissa mengingatkan pentingnya koordinasi bupati/wali kota dengan Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda dalam mencegah perkelahian remaja yang berpotensi berkembang menjadi konflik komunal. Ia juga menyinggung instruksi Menteri Dalam Negeri yang meminta seluruh kepala daerah mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di tingkat RT/RW.
“Pembangunan masyarakat bertumpu di desa. Karena itu, saya berharap bupati memperkuat pembinaan dan pengawasan, termasuk evaluasi penyaluran dana desa yang merupakan dana transfer negara dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Lewerissa menutup sambutannya dengan mengajak seluruh kepala daerah di Maluku untuk menjadikan Rakor sebagai momentum menyatukan visi pembangunan yang sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. AM.N-001
