ASAMMANIS.NEWS – AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Inspektorat resmi meluncurkan SI-BAILEO (Sinergitas Informasi Balai Audit, Monitoring, dan Evaluasi Online), sebuah inovasi pengawasan internal berbasis digital yang ditujukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mencegah potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peluncuran sistem tersebut menjadi langkah strategis Pemkot Ambon dalam mendorong transformasi pengawasan pemerintahan, dari pola yang cenderung menemukan persoalan setelah terjadi, menuju sistem pengawasan yang lebih proaktif melalui deteksi dan pencegahan dini.
Kepala Inspektorat Kota Ambon, Selly S. P. Kalahatu, mengatakan SI-BAILEO dikembangkan untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan daerah.
“SI-BAILEO merupakan inovasi pengawasan yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah,” kata Selly kepada wartawan di Ambon, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, pengawasan internal tidak semestinya hanya berorientasi pada pencarian kesalahan, tetapi juga harus menjadi instrumen pembinaan sekaligus memberikan peringatan dini terhadap berbagai potensi penyimpangan.
Melalui penerapan sistem tersebut, Inspektorat Kota Ambon ingin membangun paradigma pengawasan yang lebih proaktif, terukur, terintegrasi, dan berbasis data.
SI-BAILEO merupakan proyek perubahan yang digagas Selly S. P. Kalahatu sebagai project leader, bersama jajaran Inspektorat Kota Ambon dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026.
Sistem digital ini dirancang untuk mempercepat proses pemantauan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan di lingkungan Pemkot Ambon.
Selly menjelaskan, dukungan teknologi digital memungkinkan proses pengawasan berlangsung lebih efektif karena informasi dan hasil evaluasi dapat terdokumentasi secara sistematis. Dengan demikian, pimpinan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memperoleh informasi lebih cepat sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Dengan dukungan sistem digital, proses pengawasan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, karena informasi dan hasil evaluasi dapat terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, pimpinan daerah maupun OPD dapat memperoleh informasi yang lebih cepat sebagai dasar mengambil keputusan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan SI-BAILEO juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Inovasi tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon.
Diketahui, Pemkot Ambon kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal guna menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.
Menariknya, nama SI-BAILEO diambil dari istilah baileo, yakni rumah adat Maluku yang menjadi tempat masyarakat berkumpul, bermusyawarah, dan mengambil keputusan bersama.
Filosofi tersebut, kata Selly, diharapkan tercermin dalam sistem pengawasan yang dibangun melalui kolaborasi, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
Dalam implementasinya, SI-BAILEO dirancang melalui tiga tahapan pengembangan, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pada tahap jangka pendek, fokus diarahkan pada pembangunan sistem peringatan dini melalui penerapan dasar SI-BAILEO di lingkungan Inspektorat dan sejumlah OPD terkait.
Tahap jangka menengah akan dilanjutkan dengan perluasan penerapan sistem ke seluruh unit kerja OPD, termasuk integrasi data dan optimalisasi fungsi peringatan dini.
Sementara dalam jangka panjang, SI-BAILEO ditargetkan berkembang menjadi sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sistem tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pendukung bagi pimpinan daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan.
Peluncuran SI-BAILEO dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, di Balai Kota Ambon. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kota, pimpinan OPD, serta sejumlah undangan.
Inovasi ini juga disebut sejalan dengan Misi Kedua Kota Ambon, yakni mewujudkan Ambon inklusif, serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon dalam penataan birokrasi yang kapabel, andal, dan bersih dari praktik KKN.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Ambon menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap penerapan SI-BAILEO. Ia berharap sistem tersebut mampu mempercepat proses pemantauan dan evaluasi sekaligus memastikan seluruh kegiatan pemerintahan terdokumentasi secara baik dan terintegrasi.
Selain itu, penerapan SI-BAILEO diharapkan dapat mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini, serta membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, dan akuntabel di seluruh perangkat daerah.
Dengan diluncurkannya SI-BAILEO, Inspektorat Kota Ambon diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi pengawasan internal, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis OPD dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Melalui inovasi ini, Pemkot Ambon menargetkan penguatan sistem pencegahan dini, peningkatan efektivitas pengawasan, serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (AM.N-SBR)

















