ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA – Pemerintah berencana memperketat pengendalian produksi nikel nasional melalui mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Langkah ini ditempuh untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan global menyusul tekanan harga nikel akibat melimpahnya produksi di pasar internasional.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan harga nikel saat ini berada di kisaran USD15.800 per ton atau telah turun di bawah USD16.000 per ton. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kelebihan pasokan nikel di pasar dunia.
“Kenapa terjadi harga yang buruk? Karena produksi kita,” kata Bahlil saat membuka Mineral dan Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11).
Baca Juga . . .
Bahlil menjelaskan, kebutuhan nikel dunia saat ini diperkirakan mencapai sekitar 3,5 juta ton per tahun. Namun, pasokan yang tersedia telah mengalami kelebihan hampir 800 ribu ton. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menekan harga komoditas nikel.
“Bagaimana mungkin harganya bagus?” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bahlil meminta para pelaku industri dan pengusaha pertambangan nikel mempertimbangkan kondisi pasar sebelum meningkatkan produksi. Menurutnya, produksi yang tidak terkendali justru berpotensi membuat nikel Indonesia dijual dengan harga rendah.
Ia juga mengingatkan adanya potensi praktik pembelian nikel dalam jumlah besar oleh negara tertentu ketika harga sedang rendah, untuk kemudian disimpan sebagai cadangan dan dijual kembali saat harga mengalami kenaikan.
Bahlil menyadari kebijakan pengendalian produksi melalui RKAB berpotensi mendapatkan penolakan dari sejumlah pelaku usaha pertambangan.
“Pasti banyak protes, saya tahu,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan pengelolaan sumber daya mineral harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. Berbeda dengan komoditas perkebunan seperti kelapa sawit yang dapat ditanam kembali setelah masa produktifnya berakhir, mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
Karena itu, menurut Bahlil, pemanfaatan cadangan mineral harus dilakukan secara terukur agar tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menjamin manfaat bagi generasi mendatang.
“Nanti ada Menteri ESDM baru, ada Dirjen baru, ada Presiden baru, ada pengusaha baru, untuk anak cucu kita, untuk mereka mendapatkan harga yang maksimal,” ujar Bahlil.
Ia menyebut pendekatan pengendalian produksi melalui RKAB sebelumnya juga diterapkan pada sektor batu bara. Melalui pengaturan keseimbangan pasokan dan permintaan, pemerintah mencatat adanya koreksi produksi batu bara, sementara harga dan pendapatan negara mengalami peningkatan.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pendalaman kebijakan hilirisasi nikel agar pengembangan industri tidak berhenti pada produksi barang setengah jadi. Pemerintah kini mengevaluasi arah pembangunan smelter dan industri pengolahan agar mampu menghasilkan produk akhir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Melalui pengendalian produksi dan pendalaman hilirisasi tersebut, pemerintah berharap pengelolaan nikel nasional dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih optimal, menjaga stabilitas harga di pasar global, sekaligus memastikan cadangan mineral Indonesia tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang. (AM.N-SBR)
