ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA – Program hilirisasi yang tengah dijalankan pemerintah dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi Indonesia dari negara berkembang menuju negara maju pada 2045. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, kebijakan ini diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sekaligus mempercepat perubahan struktur ekonomi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, hilirisasi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Hilirisasi ini adalah anak tangga untuk suatu negara berkembang menjadi negara maju. Kalau ini tidak kita lakukan, kita akan menjadi negara yang mengalami kutukan sumber daya alam,” ujar Bahlil saat memberikan kuliah umum di Jakarta, Kamis (12/2).
Baca Juga . . .
Menurutnya, tidak ada negara kaya sumber daya alam yang mampu bertransformasi menjadi negara maju tanpa melalui tahapan industrialisasi dan hilirisasi.
“Dalam teori ekonomi, tidak ada satu pun negara yang memiliki sumber daya alam melimpah bisa menjadi negara maju tanpa industrialisasi dan hilirisasi,” tegasnya.
Bahlil mencontohkan dampak kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang mulai diterapkan pada 2020. Kebijakan tersebut mendorong peningkatan signifikan pada nilai ekspor produk turunan nikel.
Pada 2017, nilai ekspor produk turunan nikel tercatat sebesar USD 3,3 miliar. Setelah kebijakan hilirisasi diberlakukan, nilai ekspor melonjak menjadi USD 33,9 miliar. Ia menyebut, hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah komoditas secara signifikan, termasuk kenaikan nilai ekspor hingga sekitar 10 persen.
Selain itu, Bahlil juga menyinggung praktik industrialisasi di sejumlah negara maju. Ia menyebut Inggris pada abad ke-16, Amerika Serikat pada abad ke-19, hingga Tiongkok dan Finlandia sebagai contoh negara yang menerapkan kebijakan proteksi dan penguatan industri domestik.
“Amerika pernah menerapkan tarif impor hingga 45 persen untuk membangun industri dalam negeri. Tiongkok membuka investasi, tetapi dengan persyaratan tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi. Finlandia juga mengatur kepemilikan saham domestik dalam investasi asing. Semua itu dilakukan untuk memperkuat industri nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa pelaksanaan hilirisasi harus mengedepankan prinsip keadilan. Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah, investor, pengusaha lokal, dan masyarakat sebagai kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata.
“Hilirisasi harus berkeadilan. Adil bagi pengusaha lokal, masyarakat, pemerintah, dan investor. Kolaborasi ini yang akan membawa kita pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, sesuai cita-cita para pendiri bangsa untuk berdikari dalam membangun negara,” pungkasnya. AM.N-SBR
