ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan dinaikkan meski harga minyak dunia berfluktuasi di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus mencari sumber pasokan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas harga BBM bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat memberikan keynote speech pada ajang Innovation Technology for Social and Environmental Awards (INTECHSEA) 2026 di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Baca Juga . . .
Bahlil menggambarkan situasi geopolitik global saat ini sebagai kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Ia mengibaratkannya seperti penyakit malaria yang dapat kembali kambuh setelah sempat mereda.
“Saya selalu menganalogikan ini seperti penyakit malaria. Pagi sembuh, malam kambuh lagi,” kata Bahlil, merujuk pada ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Menurut Bahlil, ketidakpastian geopolitik tersebut menjadi tantangan bagi ketahanan energi Indonesia. Kebutuhan BBM nasional saat ini disebut mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak dalam negeri atau lifting berada di kisaran 600 ribu hingga 610 ribu barel per hari.
“Kebutuhan BBM kita kurang lebih 1,6 juta barel per hari, sementara lifting kita sekitar 600-610 ribu barel per hari,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Indonesia masih membutuhkan pasokan minyak dari luar negeri. Karena itu, pemerintah melakukan diplomasi energi untuk memperoleh sumber pasokan yang lebih terjamin.
Bahlil mengungkapkan, dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Rusia. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, salah satu pembahasan yang dilakukan adalah negosiasi pasokan minyak mentah (crude oil) jangka panjang untuk membantu memenuhi kebutuhan energi Indonesia.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan subsidi BBM. Bahlil menegaskan gejolak harga minyak dunia tidak akan menjadi alasan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Untuk harga subsidi, berapa pun harganya di dunia, tidak akan kita naikkan,” tegas Bahlil.
Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Hilirisasi Harus Beri Manfaat ke Daerah
Selain ketahanan energi, Bahlil menyoroti kebijakan hilirisasi mineral, khususnya komoditas nikel. Menurut dia, kebijakan penghentian ekspor bijih nikel telah meningkatkan nilai ekspor produk olahan nikel secara signifikan.
Bahlil membandingkan nilai ekspor nikel Indonesia pada 2017-2018 yang masih berada di kisaran 3,3-3,4 miliar dolar AS per tahun ketika ekspor dilakukan dalam bentuk bahan mentah.
Setelah pemerintah menghentikan ekspor nikel mentah dan mendorong pengolahan di dalam negeri, nilai ekspor disebut meningkat hingga mencapai sekitar 33 miliar dolar AS pada 2023.
“Ekspor nikel kita pada 2017-2018, saat masih berupa bahan mentah, hanya 3,3-3,4 miliar dolar AS per tahun. Setelah kita tutup ekspor nikel mentah, pada 2023 ekspor kita sudah mencapai 33 miliar dolar AS,” ujar Bahlil.
Namun, Bahlil mengakui peningkatan nilai ekonomi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di daerah penghasil tambang.
Karena itu, pemerintah mendorong agar kebijakan hilirisasi ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas pengolahan mineral, tetapi juga melibatkan pelaku usaha lokal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi.
Bahlil juga menyebut Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dapat berperan dalam mendukung pembiayaan sehingga manfaat ekonomi dari aktivitas hilirisasi lebih banyak berputar di dalam negeri.
“Bahan baku pertumbuhan yang ada di daerah, perputaran ekonominya harus dikuasai oleh daerah. Jadikan orang daerah sebagai tuan di negerinya sendiri,” katanya.
Dorong Riset Mineral Kritis
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyatakan dukungan terhadap rencana Universitas Hasanuddin (Unhas) mendirikan Institut Mineral Kritikal.
Menurut dia, penguatan riset dan sumber daya manusia menjadi penting karena sejumlah mineral strategis, termasuk nikel dan kobalt, serta potensi logam tanah jarang, banyak berada di kawasan timur Indonesia.
“Institut Mineral Kritikal dari Unhas, saya dukung seribu persen,” tegasnya.
Bahlil menilai pengembangan pusat riset tersebut dapat memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya mineral strategis sekaligus mendukung agenda hilirisasi nasional.
Pemerintah, kata dia, tidak hanya perlu memastikan ketersediaan energi dan bahan baku industri, tetapi juga memastikan nilai tambahnya dapat dinikmati masyarakat Indonesia, khususnya daerah penghasil.
Dengan demikian, strategi ketahanan energi dan hilirisasi diarahkan tidak hanya untuk menghadapi gejolak pasar global, tetapi juga memperkuat kapasitas industri dalam negeri, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan pemerataan manfaat ekonomi sumber daya alam. (AM.N-SBR)
