AsamManis.News: Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku mengingatkan pentingnya aspek aksesibilitas dan netralitas dalam penentuan lokasi Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI 2026.
Hal itu disampaikan Ketua Umum BPD HIPMI Maluku, Muhamad Reza Mony, usai mengikuti rangkaian agenda Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI di Nusa Dua, Bali, Minggu (24/05/2026).
Menurut Reza, penentuan lokasi Munas harus mempertimbangkan keterjangkauan seluruh peserta, khususnya kader HIPMI dari kawasan Indonesia Timur yang membutuhkan perjalanan panjang untuk menghadiri agenda nasional tersebut.
Baca Juga . . .
Ia menyebut, peserta dari wilayah timur dapat menempuh tiga hingga empat kali penerbangan apabila Munas tetap digelar di Lampung. Kondisi itu dinilai menjadi perhatian penting demi memastikan partisipasi daerah berjalan optimal.
“Pertimbangan akses sangat penting agar seluruh daerah, terutama dari Indonesia Timur, bisa mengikuti Munas dengan baik dan efektif,” ujar Reza.
Selain faktor akses, BPD HIPMI Maluku juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas pelaksanaan Munas di tengah meningkatnya dinamika internal organisasi menjelang pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI.
Reza mengatakan, aspirasi untuk mengevaluasi lokasi Munas juga berkembang dalam forum para ketua umum BPD yang berlangsung di Bali. Menurutnya, sejumlah daerah menginginkan pelaksanaan Munas berlangsung dalam suasana yang kondusif dan independen.
“Kami berharap proses demokrasi organisasi tetap berjalan sehat, nyaman, dan bebas dari berbagai potensi intervensi,” katanya.
Ia turut mengapresiasi sikap sejumlah calon Ketua Umum BPP HIPMI yang menyampaikan perhatian terhadap isu lokasi Munas dalam forum debat kandidat. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya kepedulian terhadap keberlangsungan organisasi yang inklusif bagi seluruh daerah.
Reza menjelaskan, pada awalnya mayoritas BPD menyerahkan keputusan lokasi Munas kepada Ketua Umum BPP HIPMI dengan pertimbangan utama kehadiran Presiden Republik Indonesia. Namun seiring berkembangnya dinamika organisasi, muncul berbagai masukan agar lokasi Munas dapat kembali dikaji secara menyeluruh.
BPD HIPMI Maluku berharap BPP HIPMI dapat mempertimbangkan seluruh aspirasi daerah demi memastikan Munas HIPMI 2026 berjalan kondusif, representatif, dan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh wilayah Indonesia.***
