ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA – Organisasi kemasyarakatan Pro Jokowi (Projo) memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-12 dengan mengusung tema “Setia di Garis Rakyat untuk Indonesia Maju.” Peringatan tersebut digelar di Kantor Sekretariat DPP Projo, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Momentum tersebut menjadi refleksi perjalanan Projo sebagai gerakan rakyat sekaligus penegasan komitmen organisasi untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, mengawal pemerintahan, serta berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan perjalanan 12 tahun Projo merupakan bagian dari sejarah panjang perjuangan organisasi bersama rakyat.
Baca Juga . . .
Budi Arie mengingatkan, Projo resmi berdiri sebagai organisasi kemasyarakatan setelah Kongres pertama yang digelar pada 23 Agustus 2014 di Kelapa Gading. Kongres tersebut dibuka langsung oleh Joko Widodo yang saat itu merupakan presiden terpilih hasil Pemilu 2014.
“12 tahun Projo sudah berdiri sebagai ormas sejak Kongres pertama Projo 23 Agustus 2014 di Kelapa Gading yang dibuka oleh Presiden terpilih Joko Widodo,” ujar Budi Arie.
Selama perjalanan tersebut, Projo turut mengawal pemerintahan Joko Widodo selama satu dekade. Kini, organisasi tersebut menyatakan tetap mengambil peran dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Budi Arie, tema “Setia di Garis Rakyat” bukan sekadar slogan yang disampaikan dalam pidato atau seremoni. Kesetiaan kepada rakyat, kata dia, harus dibuktikan melalui tindakan nyata yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kesetiaan kita di garis rakyat adalah kesetiaan terhadap nasib dan kepentingan rakyat banyak,” tegasnya.
Dukung Pemberantasan Korupsi
Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi. Menurut dia, komitmen terhadap kepentingan rakyat harus berjalan beriringan dengan keberanian untuk memberantas praktik korupsi.
Ia menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menjadi komitmen politik, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membersihkan praktik korupsi yang terjadi di sekitar pusat kekuasaan.
“Kalau mau pemberantasan korupsi harus disapu dari sekitar pusat kekuasaan. Enggak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar pemerintahan,” katanya.
Budi Arie menegaskan Projo mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya.
“Kita mendukung pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan pemerintahan Prabowo. Kita dukung penuh tanpa ragu-ragu,” tegasnya.
Ia berharap pemberantasan korupsi dapat dilakukan hingga ke akar-akarnya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara semakin kuat.
Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Budi Arie juga menyampaikan harapannya agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berjalan sukses dan berkelanjutan untuk membawa Indonesia menuju kemajuan.
Menurut dia, cita-cita Indonesia Emas 2045 membutuhkan kerja bersama seluruh elemen bangsa. Tidak ada satu pihak yang dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
“Semua itu perlu kiprah, perlu kontribusi, perlu pengabdian dari kita semua tanpa terkecuali sesuai dengan kemampuan bidang masing-masing,” ujarnya.
Ia menilai tantangan Indonesia ke depan akan semakin kompleks sehingga persatuan nasional menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.
Karena itu, Projo terus mendorong gagasan politik persatuan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional dan memastikan pembangunan berjalan secara berkesinambungan.
Pemerintahan Harus Efektif dan Manfaatnya Dirasakan Rakyat
Selain persatuan, Budi Arie menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus bermuara pada manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita ingin pemerintahan ini dijalankan secara efisien dan efektif sehingga kebermanfaatannya bagi rakyat bisa betul-betul dirasakan,” ujarnya.
Ia menegaskan indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui angka-angka ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat paling bawah.
“Kemajuan dan kesejahteraan itu harus dirasakan dari rakyat yang paling kecil,” katanya.
Karena itu, Projo menyatakan mendukung berbagai program kerakyatan pemerintahan Prabowo-Gibran sembari tetap memberikan masukan terhadap pelaksanaannya.
Budi Arie menilai persoalan dalam pelaksanaan sebuah program pemerintah tidak selalu berarti gagasan atau tujuan program tersebut keliru. Menurutnya, persoalan dapat muncul pada tahap eksekusi di lapangan.
“Kesalahan ini bukan kesalahan idenya, tetapi eksekusinya dan praktiknya yang menyimpang,” jelasnya.
Ia juga mengakui masyarakat saat ini semakin kritis dalam mengawasi berbagai program pemerintah. Masyarakat semakin aktif menilai dan membandingkan apakah kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat.
Keadilan Sosial Harus Diwujudkan
Memasuki usia ke-12, Projo kembali menegaskan identitasnya sebagai gerakan rakyat. Budi Arie menyebut perjuangan menuju Indonesia maju harus dibangun dengan prinsip keadilan sosial.
“Indonesia maju 2045 itu Indonesia yang maju berbasis keadilan sosial,” tegasnya.
Menurut dia, keadilan sosial harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan tidak berhenti sebagai slogan dalam pidato maupun seremoni.
“Keadilan sosial itu harus dilaksanakan, harus diwujudkan, bukan sekadar dipidatokan, ceremony dan sebagainya,” ujarnya.
Ia menambahkan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara.
Karena itu, semangat “Setia di Garis Rakyat” dimaknai Projo sebagai komitmen untuk mengerahkan tenaga, pikiran, perasaan, dan tindakan demi kepentingan masyarakat.
Sekjen Projo: 12 Tahun Merupakan Jejak Perjuangan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, mengatakan usia 12 tahun bukan sekadar angka, melainkan jejak panjang perjuangan organisasi sebagai gerakan rakyat.
Freddy menjelaskan, usia 12 tahun dihitung sejak Projo resmi menjadi organisasi kemasyarakatan melalui Kongres pertama pada 23 Agustus 2014. Kongres tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Joko Widodo.
Namun, menurut Freddy, gerakan Pro Jokowi telah tumbuh sejak 2013 ketika para relawan bersama masyarakat berjuang mendukung Joko Widodo.
“12 tahun tentu bukan sekadar angka bagi kami Projo. Jadi 12 tahun ini merupakan jejak perjuangan,” kata Freddy.
Ia mengapresiasi seluruh pengurus DPD, DPC, kader, relawan, dan elemen masyarakat yang selama ini menjaga keberadaan Projo di berbagai daerah.
Menurutnya, perjalanan selama 12 tahun menunjukkan Projo mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika politik nasional.
Projo Harus Bertransformasi
Freddy menegaskan tantangan ke depan membutuhkan transformasi organisasi. Projo, kata dia, tidak boleh berhenti pada pola perjuangan masa lalu, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan dinamika politik nasional.
“Ke depan mulai sekarang harus bertransformasi. Pada kongres yang lalu kita sudah komitmen bahwa Projo harus bertransformasi,” ujarnya.
Transformasi tersebut tidak berarti meninggalkan nilai-nilai dasar perjuangan Projo. Sebaliknya, nilai kesetiaan, keberanian, pengabdian kepada bangsa dan negara, nasionalisme, serta patriotisme harus terus diperkuat.
Freddy menilai nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting bagi Projo dalam menjalankan perjuangan ke depan.
Lahir Bukan karena Kekuasaan
Freddy juga menegaskan Projo sejak awal bukan organisasi yang dibangun untuk mengejar kekuasaan.
“Projo ini lahir bukan karena kekuasaan,” tegasnya.
Menurutnya, Projo lahir dari keyakinan bahwa rakyat harus menjadi subjek utama dalam pembangunan Indonesia.
“Rakyat harus menjadi subjek utama di dalam pembangunan Indonesia. Itulah menjadi cita-cita kenapa Projo dulu kita bangun,” jelas Freddy.
Keyakinan tersebut kemudian menjadi identitas perjuangan Projo yang diwujudkan melalui tagline “Projo Setia di Garis Rakyat.”
Freddy menegaskan tagline tersebut harus tetap menjadi pegangan organisasi dalam menghadapi dinamika politik, perbedaan pandangan, maupun tantangan ke depan.
“Projo harus setia di garis rakyat. Ingat itu teman-teman, sampai kapan pun itu tidak boleh berubah,” katanya.
Setia pada Perjuangan dan Teguh dalam Prinsip
Freddy menjelaskan makna tema HUT ke-12 Projo, yakni “Setia pada Perjuangan, Teguh dalam Prinsip dan Terus Mengawal Indonesia Maju 2045.”
Menurutnya, setia pada perjuangan berarti Projo tidak meninggalkan rakyat. Sementara teguh dalam prinsip berarti Projo harus memiliki keberanian untuk mengatakan yang benar sebagai benar serta mendukung kebijakan yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara.
“Artinya kita berani mengatakan yang benar sebagai benar dan mendukung kebijakan yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.
Sedangkan mengawal Indonesia maju berarti perjuangan Projo tidak berhenti pada kemenangan politik.
Perjuangan tersebut harus diteruskan dengan memastikan pemerintahan mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Perjuangan kita tidak berhenti pada kemenangan politik, tetapi berlanjut pada keberhasilan pemerintahan dalam menghadirkan kesejahteraan, keadilan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Freddy.
Perkuat Komitmen Menuju Indonesia Emas 2045
Peringatan HUT ke-12 Projo menjadi momentum untuk memperkuat kembali jati diri organisasi sebagai gerakan rakyat.
Dengan semangat “Setia di Garis Rakyat,” Projo menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi, menyampaikan masukan, mengawal kebijakan pemerintah, serta mendorong pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Budi Arie dan Freddy sama-sama menekankan perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan persatuan, keberanian, pengabdian, serta konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Bagi Projo, rakyat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama yang harus merasakan langsung hasil pembangunan nasional.
Memasuki usia ke-12, Projo menegaskan tekad untuk terus bergerak bersama rakyat, menjaga prinsip perjuangan, mendukung kebijakan yang berpihak kepada kepentingan bangsa, sekaligus memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dinilai belum berjalan optimal.
HUT ke-12 Projo menjadi penanda perjalanan sekaligus momentum memperkuat transformasi organisasi: tetap setia di garis rakyat, teguh dalam prinsip, dan terus mengawal Indonesia menuju Indonesia Maju 2045. (AM.N-SBR)
