Asam manis.News, Ambon — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten SBB dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan kewajiban pemerintah tetap dapat dipenuhi hingga akhir 2026.
Ketua Cabang PMII Kabupaten SBB, Ahmad Sidik Laranuka, menilai kondisi keuangan daerah yang relatif terkendali menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pelayanan sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi pembangunan.
Menurut Ahmad, pengelolaan fiskal tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan anggaran, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengendalikan belanja, menghitung kewajiban dan memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Bagi kami, kondisi fiskal yang tetap terjaga merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Artinya, pemerintah mampu mengelola keuangan dengan memperhitungkan antara kebutuhan pembangunan, kewajiban daerah dan kemampuan fiskal,” kata Ahmad, di Piru.
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul penjelasan Inspektorat Kabupaten SBB yang menyebut kondisi keuangan daerah masih dalam keadaan sehat dan aman setelah memperhitungkan posisi kas serta seluruh kewajiban pemerintah daerah.
Ahmad menilai, kemampuan Pemkab SBB menjaga kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memastikan roda pemerintahan tidak terganggu oleh persoalan kewajiban keuangan.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian PMII adalah keberlanjutan pemenuhan hak aparatur. Kewajiban Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN November dan Desember 2025 disebut telah diselesaikan, sementara alokasi TPP untuk 2026 telah disiapkan hingga Desember.
Begitu pula dengan kebutuhan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga paruh waktu yang telah dialokasikan hingga akhir tahun.
“Ketika hak ASN, PPPK dan tenaga paruh waktu dapat dipastikan, maka pelayanan pemerintahan juga memiliki fondasi yang lebih kuat. Aparatur bisa bekerja dengan kepastian, dan masyarakat pada akhirnya ikut mendapatkan manfaat dari keberlanjutan pelayanan,” ujarnya.
Selain hak aparatur, PMII SBB juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam memperhitungkan dan menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga secara bertahap.
Bagi Ahmad, persoalan kewajiban daerah harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam perencanaan fiskal. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa menciptakan beban keuangan yang tidak terukur.
“Yang penting bukan hanya pemerintah memiliki anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu dikelola secara bertanggung jawab. Jangan sampai ada program yang terlihat berjalan, tetapi kemudian meninggalkan persoalan keuangan di belakang,” katanya.
Dengan kondisi fiskal yang relatif aman, Ahmad menilai Pemkab SBB kini memiliki ruang untuk mendorong agenda pembangunan yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia mendorong agar ruang fiskal yang tersedia diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti pelayanan dasar, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
“Fiskal yang aman harus diterjemahkan menjadi pembangunan yang nyata. Masyarakat harus bisa merasakan dampaknya melalui pelayanan yang semakin baik, infrastruktur yang semakin diperhatikan dan program pemberdayaan yang tepat sasaran,” tegas Ahmad.
PMII SBB juga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bupati SBB Ir. Asri Arman dalam menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Ahmad, menjaga kesehatan fiskal bukan pekerjaan yang selesai dalam satu tahun anggaran. Dibutuhkan konsistensi dalam mengendalikan belanja, menghitung kewajiban serta menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
“Bagi kami, tantangannya sekarang adalah bagaimana kondisi ini dipertahankan. Jangan hanya aman sampai akhir 2026, tetapi harus menjadi budaya pengelolaan pemerintahan yang prudent dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten SBB bersama DPRD memperkuat sinergi dalam menentukan kebijakan anggaran agar ruang fiskal yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
PMII SBB, kata Ahmad, akan terus memberikan perhatian dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah, namun kritik dan apresiasi harus diberikan secara objektif berdasarkan kondisi dan kinerja yang ada.
“Ketika pemerintah bekerja baik, tentu harus kita apresiasi. Ketika ada yang perlu dikritisi, kami juga akan menyampaikannya. Prinsip kami jelas, kepentingan masyarakat SBB harus menjadi orientasi utama,” pungkasnya.***
