ASAMMANISNEWS,TELUTIH — Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, memanfaatkan masa Reses Sidang III untuk turun langsung menemui masyarakat di Negeri Yamalatu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, Minggu, 13/09/2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan sekaligus usulan pembangunan yang mereka hadapi di wilayah tersebut.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi mencuat, mulai dari kebutuhan peningkatan infrastruktur dan akses jalan, pelayanan kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Baca Juga . . .
Alhidayat mengatakan, reses merupakan bagian penting dari tugas wakil rakyat untuk mengetahui kondisi masyarakat secara langsung. Menurutnya, persoalan yang disampaikan warga di lapangan harus menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan dan program pembangunan.
“Saya datang bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga melihat langsung kondisi masyarakat. Apa yang disampaikan warga akan menjadi catatan penting bagi kami di DPRD untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah,” ujar Alhidayat.
Ia menilai, pembangunan di wilayah kecamatan maupun negeri perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, aspirasi yang diterima selama reses akan dipilah berdasarkan skala prioritas dan kewenangan pemerintah provinsi.
“Setiap aspirasi tentu memiliki kebutuhan dan tingkat urgensi yang berbeda. Tugas kami adalah membawa aspirasi ini ke dalam forum DPRD, kemudian mengawal agar program yang menjadi kewenangan provinsi dapat diarahkan secara tepat sasaran,” katanya.
Selain menyerap aspirasi, Alhidayat juga menegaskan bahwa fungsi DPRD tidak berhenti pada penganggaran. Pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan juga menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, komunikasi langsung dengan warga harus terus dibangun agar kebijakan pemerintah tidak hanya disusun berdasarkan laporan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
“Kami ingin komunikasi dengan masyarakat terus terbuka. Jangan sampai ada persoalan di tingkat bawah yang tidak diketahui oleh pemerintah maupun DPRD. Karena itu, forum reses seperti ini sangat penting untuk memastikan suara masyarakat benar-benar masuk dalam pembahasan pembangunan,” ungkapnya.
Berbagai aspirasi masyarakat Negeri Yamalatu selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan di DPRD Provinsi Maluku sesuai dengan tugas, kewenangan, serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Kehadiran Alhidayat di tengah masyarakat diharapkan dapat memperkuat hubungan antara wakil rakyat dengan konstituen, sekaligus menjadi bagian dari upaya mengawal pemerataan pembangunan di wilayah Maluku Tengah. (**)
