ASAMMANIS.NEWS – Ambon – Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, membuka Rapat Reviu Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Selasa (27/10/26).
Kegiatan yang berlangsung secara daring maupun luring di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku ini mengusung tema “Penguatan Sinergi Kolaborasi Lintas Sektor dalam Optimalisasi Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Pencegahan dan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku”.
Dalam keterangannya, Wagub menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan anggaran, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga . . .
Ia menyoroti masih adanya anggaran yang belum terserap secara maksimal maupun penggunaannya yang belum sepenuhnya sesuai peruntukan. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota meningkatkan pengawasan terhadap perangkat daerah terkait agar pelaksanaan program berjalan efektif dan sesuai tujuan.
Menurut Vanath, pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Untuk itu, diperlukan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas keluarga dan generasi muda Maluku.
“Semua pihak harus berpartisipasi dalam mendorong peningkatan kualitas generasi muda Maluku. Media juga diharapkan memberikan dukungan melalui edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan penurunan stunting harus dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor.
Wagub juga menjelaskan bahwa penyampaian informasi kepada para bupati terkait pemanfaatan anggaran bukan merupakan surat peringatan, melainkan bentuk dorongan agar kepala daerah memberikan perhatian dan pengawasan lebih terhadap pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Rapat reviu ini diharapkan menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala, serta memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam memastikan anggaran dimanfaatkan secara optimal dan program kependudukan serta pembangunan keluarga berjalan sesuai sasaran.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Asisten I Setda Provinsi Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, kepala OPD pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten/kota se-Maluku, instansi vertikal, serta pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Kota Ambon. (AM.N)
