ASAMMANIS.NEWS – AMBON, MALUKU – Pemerintah Provinsi Maluku tidak ingin bonus demografi hanya menjadi angka dalam statistik kependudukan. Besarnya populasi usia produktif harus diubah menjadi kekuatan ekonomi dan sosial melalui pembangunan manusia, keluarga, pendidikan, kesehatan, keterampilan hingga penciptaan lapangan kerja.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, saat menghadiri kegiatan Implementasi Pergerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi melalui Skema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Maluku Tahun 2026, di Aula Gedung BKKBN Maluku, Selasa (1/9/26).
Sadali mengatakan, Maluku sedang berada dalam momentum penting pembangunan kependudukan. Tingginya proporsi penduduk usia produktif merupakan modal besar pembangunan, tetapi hanya akan menjadi keuntungan apabila dikelola dengan kebijakan yang tepat.
“Bonus demografi tidak serta-merta menjadi keuntungan. Bonus demografi harus dikapitalisasi melalui pembangunan manusia yang berkualitas, peningkatan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, keterampilan, produktivitas, kesempatan kerja, perlindungan sosial, serta lingkungan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya keluarga berkualitas,” kata Sadali.
Sebaliknya, ia mengingatkan, bonus demografi yang tidak dikelola dengan baik dapat berubah menjadi persoalan baru. Besarnya jumlah penduduk usia produktif berpotensi meningkatkan tekanan terhadap pemerintah jika tidak diimbangi dengan kesempatan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan.
Karena itu, Pemprov Maluku menempatkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sebagai instrumen penting untuk memastikan kebijakan kependudukan berjalan terarah, terukur, terpadu dan berkelanjutan.
Sadali menegaskan, peta jalan tersebut tidak boleh berakhir sebagai dokumen administratif yang tersimpan di meja birokrasi. Dokumen itu harus menjadi rujukan nyata dalam menentukan prioritas pembangunan, sasaran intervensi, lokasi program hingga penggunaan sumber daya.
“Pembangunan kependudukan tidak boleh berhenti pada penyediaan data dan dokumen perencanaan. Data dan dokumen tersebut harus benar-benar menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” tegasnya.
Dalam kerangka itu, lanjut Sadali, keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dinilai memiliki posisi strategis. Kampung KB tidak lagi dipandang semata-mata sebagai wadah pelaksanaan program keluarga berencana, tetapi sebagai lokus pembangunan berbasis wilayah yang mengintegrasikan berbagai program untuk meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan kependudukan harus mampu diterjemahkan hingga ke tingkat desa, kelurahan dan keluarga. Pada saat yang sama, persoalan maupun praktik baik yang muncul dari Kampung KB perlu dikembalikan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kita perlu memastikan bahwa arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dapat diterjemahkan sampai ke tingkat desa dan keluarga. Sebaliknya, berbagai persoalan dan praktik baik yang ditemukan di Kampung Keluarga Berkualitas harus menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan pembangunan kependudukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.
Dengan pola tersebut, pembangunan kependudukan diharapkan membentuk satu siklus yang utuh, mulai dari penyediaan data, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga penyempurnaan kebijakan.
Sadali juga mengingatkan bahwa pembangunan kependudukan di Maluku memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki keragaman geografis, sosial, ekonomi dan demografis yang membutuhkan kebijakan berbasis kewilayahan.
“Kita tidak hanya berbicara mengenai berapa jumlah penduduk, tetapi juga di mana penduduk tinggal, bagaimana kualitasnya, bagaimana persebarannya, bagaimana struktur umurnya, bagaimana kondisi keluarganya, serta bagaimana memastikan setiap penduduk memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan,” ujarnya.
Karena itu, menurutnya, kebijakan kependudukan tidak dapat diterapkan dengan pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah Maluku. Setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik, potensi dan persoalan yang berbeda sehingga membutuhkan intervensi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
“Pendekatan yang kita gunakan tidak boleh seragam. Tantangan kependudukan di wilayah-wilayah di Provinsi Maluku sangat beragam. Karena itu, intervensi dan kebijakan juga harus disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah,” katanya.
Ia meminta penguatan pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan juga harus menjadi dokumen yang hidup, bukan sekadar formalitas perencanaan.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat dengan menjadikan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai lokus integrasi program sekaligus ruang bagi lahirnya inovasi pembangunan.
Dirinya juga menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan.
Prioritas yang ditetapkan dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Maluku harus diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan diwujudkan melalui program konkret di tingkat desa, kelurahan serta Kampung Keluarga Berkualitas.
“Semua pihak harus bergerak dalam satu arah untuk mewujudkan masyarakat Maluku yang sehat, produktif, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas,” ujarnya.
Menurutnya, agenda tersebut tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, mitra pembangunan, media serta seluruh pemangku kepentingan.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada kesamaan pemahaman, tetapi menghasilkan komitmen bersama, pembagian peran yang jelas, integrasi program dan langkah tindak lanjut yang konkret di seluruh kabupaten/kota di Maluku.
“Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas, dan produktivitas yang meningkat pada akhirnya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Bappeda, serta kepala OPD yang membidangi pengendalian penduduk di kabupaten/kota se-Provinsi Maluku. (AM.N-MS)
