ASAMMANIS.NEWS – Ambon – Pemulihan pascakonflik antara masyarakat Negeri Patahuwe dan Lisabata, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan. Rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial harus menjadi bagian penting agar luka konflik tidak berkembang menjadi persoalan baru.
Pandangan itu disampaikan Koordinator Daerah DPD KNPI Seram Bagian Barat, Jovandri Aditya Kalaimena, saat ngopi santai bersama Kapolres SBB AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., Kamis sore tadi.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, Jovandri memberikan apresiasi terhadap langkah Kapolres SBB yang dinilainya tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi juga turun langsung membangun komunikasi dengan masyarakat.
Baca Juga . . .
Menurut Jovandri, langkah Kapolres yang memilih hadir langsung di lokasi konflik, bahkan bermalam di rumah warga, merupakan bentuk kepemimpinan kepolisian yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Pak Kapolres tidak hanya bersantai di kantor. Beliau turun langsung ke lokasi konflik, bahkan bermalam di rumah warga. Ini menunjukkan bahwa tugas kepolisian bukan semata-mata menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk memastikan hubungan persaudaraan masyarakat dapat terjalin kembali dengan baik,” ungkapnya.
Bagi Jovandri, kehadiran aparat di tengah masyarakat jauh lebih berarti ketika dibarengi komunikasi dan pendekatan kemanusiaan. Penguatan pos-pos pengamanan serta optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dinilai penting, namun harus berjalan seiring dengan upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Ia menegaskan, penyelesaian konflik Patahuwe-Lisabata tidak boleh berhenti pada persoalan keamanan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat kembali hidup berdampingan dan menjaga nilai hidop orang basudara yang selama ini menjadi kekuatan sosial masyarakat Maluku.
“Katong berharap persoalan ini diproses secara adil oleh pihak berwenang, sehingga kepentingan dan hak basudara dari kedua negeri tetap diperhatikan. Namun, di atas semuanya itu, katong harus berupaya memulihkan hubungan persaudaraan. Jangan sampai persoalan yang terjadi merusak ikatan hidup orang basudara yang sudah terbangun selama ini,” tegas Jovandri.
Jovandri juga meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang kini ditangani Polda Maluku. Menurutnya, proses hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan, tanpa mengabaikan kepentingan pemulihan hubungan sosial di antara masyarakat kedua negeri.
“Proses hukum dan rekonsiliasi sosial harus berjalan beriringan. Keadilan harus ditegakkan, tetapi ruang untuk memulihkan hubungan persaudaraan juga jangan ditutup,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Kapolres SBB yang terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kepemudaan, OKP, ormas, LSM, hingga tokoh masyarakat.
Menurutnya, pola komunikasi seperti itu penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sekaligus mencegah berbagai persoalan sosial berkembang menjadi konflik terbuka.
Jovandri menilai, karakter kepemimpinan yang humanis, rendah hati, dan mau turun langsung ke masyarakat merupakan modal penting untuk menjaga keamanan SBB dalam jangka panjang.
“Keamanan bukan hanya soal banyaknya aparat yang berjaga. Keamanan juga lahir dari kepercayaan, komunikasi dan kesadaran bersama untuk menjaga kedamaian,” katanya.
Ia berharap sinergi antara Polri, pemuda, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat terus diperkuat. Menurutnya, Patahuwe dan Lisabata tidak boleh terus dilihat dari perspektif konflik, tetapi harus dikembalikan sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat SBB.
“Doa dan harapan katong semua, kiranya Pak Kapolres selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesuksesan dalam menjalankan tugas pengabdian di Bumi Saka Mese Nusa. Mari katong sama-sama menjaga keamanan, merawat persaudaraan, dan memastikan bahwa Patahuwe, Lisabata, serta seluruh negeri di dataran Sapalewa Batai tetap menjadi bagian dari keluarga besar orang basudara,” tutup Jovandri. (AM-MS)
