ASAMMANIS.NEWS – AMBON, MALUKU – Transformasi digital menjadi salah satu kunci Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam menjawab berbagai persoalan perkotaan. Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang membahas penguatan tata kelola pemerintahan berbasis Smart City di Kota Ambon, Kamis (20/8/26).
FGD tersebut digelar Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang bersama Universitas Pattimura (Unpatti), dengan difasilitasi Pemkot Ambon melalui Dinas Kominfo Statistik dan Persandian. Kegiatan berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, dan dibuka Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Ronald H. Lekransy, yang juga menjadi salah satu keynote speaker.
Dalam paparannya, Lekransy mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi Kota Ambon, mulai dari kepadatan penduduk, layanan kesehatan yang overload, tata ruang yang belum optimal, persoalan sampah, kemacetan, hingga belum kuatnya integrasi layanan digital antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, pengembangan Ambon Smart City tidak boleh dimaknai sebatas membangun berbagai aplikasi digital. Lebih dari itu, teknologi harus menjadi instrumen untuk mengubah tata kelola pemerintahan agar lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Implementasinya melalui tahapan seleksi, perencanaan, implementasi, evaluasi dan transformasi, dengan prinsip Technology, Governance, Data, People, Sustainability,” ujar Lekransy.
Ia menjelaskan, program Ambon Smart City telah dimulai sejak 2017 dan hingga kini mencakup enam dimensi utama, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.
Perkembangan tersebut turut menunjukkan hasil. Pada 2025, Kota Ambon masuk dalam 10 besar kota yang dievaluasi secara nasional dalam program Smart City dan memperoleh nilai 3,6 dari skala 4.
“Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi,” imbuhnya.
Lekransy menegaskan, Ambon Smart City diarahkan menjadi model transformasi tata kelola pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi, data, sumber daya manusia, pelayanan publik, dan prinsip keberlanjutan.
“Enam dimensi Smart City menjadi kerangka untuk mengintegrasikan berbagai program OPD sehingga teknologi tidak berhenti pada aplikasi, tetapi menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, aman, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP Unpatti, Prof. Jusuf Madubun, menekankan bahwa Smart City tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan teknologi.
Menurutnya, kota cerdas adalah kota yang mampu mengolah data menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi dasar pengambilan keputusan, keputusan menjadi pelayanan, hingga akhirnya melahirkan kepercayaan publik.
“Smart City bukan sekadar kota yang menggunakan teknologi cerdas, tetapi kota yang mampu mengubah data menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi keputusan, keputusan menjadi pelayanan, dan pelayanan menjadi kepercayaan publik,” kata Madubun.
Ia menilai transformasi birokrasi digital di Kota Ambon juga harus dibarengi dengan penguatan kapasitas dan perubahan budaya birokrasi yang tetap berakar pada nilai serta kearifan lokal Ambon dan Maluku.
“Birokrasi digital bukan tujuan akhir, tetapi yang dibutuhkan adalah transformasi dari birokrasi konvensional ke digital dan terintegrasi, data-driven, menuju kota cerdas yang citizen-centered,” tandasnya.
Ketua Tim Peneliti UNIKA Soegijapranata, Andreas Pandiangan, mengatakan penelitian bertajuk “Peran Teori Komunikasi Massa dan Transformasi Birokrasi Digital dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Smart City di Kota Ambon” tersebut didanai melalui hibah BIMA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI tahun 2026.
Penelitian ini bertujuan menggali dan merumuskan pengembangan teori serta strategi komunikasi massa dan transformasi birokrasi digital sebagai bagian penting dalam pembangunan Smart City di Kota Ambon.
Selain itu, penelitian diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan melalui penyediaan platform yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan Pemkot Ambon.
“Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali dan merumuskan karakteristik birokrasi digital sebagai pendukung Smart City di Kota Ambon,” pungkas Andreas. (AM-MS)
