ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama sejumlah kepala daerah di Maluku melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur sumber daya air, pengendalian abrasi pantai, hingga penyediaan air bersih di wilayah kepulauan Maluku.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Ditjen SDA, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026), itu turut membahas dukungan pemerintah pusat terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah berjalan di Maluku.
Dalam pertemuan tersebut, Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa saat ini Maluku memiliki tiga PSN, yakni pembangunan Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, serta pembangunan Ambon New Port atau Maluku Integrated Port di Pulau Ambon.
Baca Juga . . .
Menurutnya, pembangunan Bendungan Way Apu menjadi salah satu proyek vital karena berkaitan langsung dengan target swasembada pangan nasional.
“Diperkirakan pada tahun 2027 bendungan itu sudah dapat berfungsi dan mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujar Lewerissa.
Ia menjelaskan, Kabupaten Buru merupakan salah satu sentra pangan utama di Maluku bersama Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur.
Selain sektor pangan, Lewerissa juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau dan wilayah laut mencapai lebih dari 92 persen.
“Karena itu dampak perubahan iklim sangat kami rasakan, terutama bagi masyarakat pesisir yang menghadapi ancaman abrasi,” katanya.
Ia menyebut abrasi di sejumlah wilayah pesisir Maluku dalam beberapa tahun terakhir semakin masif sehingga pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan talud pengaman pantai serta penanganan kawasan bantaran sungai.
Persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku, terutama di wilayah pulau-pulau kecil.
“Tidak semua pulau di Maluku memiliki ketersediaan air bersih yang memadai. Masih banyak masyarakat di pulau-pulau kecil yang kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Lewerissa menambahkan, keterbatasan ruang fiskal daerah membuat pemerintah daerah sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur dasar.
“Karena itu, satu-satunya cara yang dapat kami lakukan adalah menyiapkan perencanaan yang baik, kemudian datang menyampaikan langsung kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, pihak Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Maluku secara bertahap.
Perwakilan Ditjen SDA menyampaikan bahwa Bendungan Way Apu di Pulau Buru ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada 2027.
“Salah satu proyek yang menjadi perhatian kami adalah Bendungan Way Apu di Pulau Buru, yang memang ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2027,” ujarnya.
Ditjen SDA juga menilai Maluku membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda dibanding daerah lain karena karakteristik wilayah kepulauan yang kompleks.
“Tipologi wilayah Maluku memang sangat berbeda dibanding daerah lain. Penanganannya tidak bisa disamakan karena wilayahnya kepulauan dan sangat kompleks,” katanya.
Selain Bendungan Way Apu, Ditjen SDA juga mulai mengkaji kebutuhan pembangunan infrastruktur air baku di Kepulauan Tanimbar sebagai dampak pengembangan Proyek Strategis Nasional Blok Masela.
“Kalau proyek Blok Masela mulai beroperasi, diperkirakan akan terjadi lonjakan jumlah penduduk yang cukup besar di Tanimbar. Karena itu kebutuhan air baku ke depan pasti akan meningkat sangat signifikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ditjen SDA juga meminta dukungan pemerintah daerah, khususnya terkait penyelesaian persoalan lahan dan administrasi agar pelaksanaan proyek dapat berjalan lancar.
“Kalau ada persoalan lahan atau administrasi, mohon segera diselesaikan supaya ketika pekerjaan dimulai semuanya sudah clean and clear,” tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU, di antaranya Sekretaris Direktorat Jenderal SDA Dr. Dedy Natrihfazhal Dedisky Nazaroeddin, Direktur Kepatuhan Irigasi Dr. Ir. Muhammad Rizal, Direktur Bina Teknik SDA Ir. Birendrajana, hingga sejumlah pejabat teknis lainnya.
Sementara dari unsur pemerintah daerah hadir Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Bupati Kepulauan Aru, Bupati Seram Bagian Timur, Bupati Kepulauan Tanimbar, Bupati Maluku Tenggara, serta Wali Kota Tual. (AM.N-SBR)
