ASAMMANIS.NEWS – Jakarta – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan rumah bagi masyarakat di sejumlah desa terdampak konflik sosial dan bencana di Maluku.
Permintaan tersebut disampaikan Hendrik saat rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP di Graha Exitama With Binayas, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Hendrik menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi warga di Desa Iha, Desa Danar, Desa Masihulan, dan Desa Kariu. Menurutnya, Desa Iha perlu menjadi prioritas utama karena kondisi masyarakatnya dinilai paling membutuhkan perhatian pemerintah.
Baca Juga . . .
“Kalau dari empat desa ini harus ada prioritas utama, menurut saya Desa Iha perlu menjadi perhatian karena kondisi masyarakatnya cukup sulit,” kata Hendrik.
Ia menegaskan, pembangunan rumah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan hunian layak, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik maupun pascabencana.
Hendrik juga menyoroti kondisi sebagian warga yang hingga kini masih bertahan di tenda-tenda darurat dengan kondisi yang semakin memprihatinkan.
“Sampai sekarang masyarakat masih tinggal di tenda-tenda darurat yang kondisinya juga sudah rusak,” ujarnya.
Selain mendorong percepatan pembangunan rumah, Pemerintah Provinsi Maluku meminta pemerintah pusat memperhatikan besaran bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Maluku. Menurut Hendrik, karakteristik wilayah kepulauan membuat biaya distribusi material dan konstruksi di Maluku jauh lebih tinggi dibanding daerah lain.
“Maluku ini wilayah kepulauan. Distribusi material sulit dan biaya konstruksi tinggi. Karena itu kami berharap ada perhatian yang lebih adil untuk Maluku,” katanya.
Menanggapi usulan tersebut, pihak Kementerian PKP menyatakan siap melakukan pengecekan lapangan serta menyiapkan proses perencanaan pembangunan secara bertahap. Pemerintah pusat juga menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya difokuskan pada rumah warga, tetapi turut mencakup penataan kawasan permukiman secara menyeluruh.
“Tidak hanya membangun rumah, kami juga ingin kawasan itu tertata dengan baik. Jadi nanti akan dibuat akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya supaya kawasan tersebut benar-benar layak huni,” ujar perwakilan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
Kementerian PKP juga memastikan tim teknis akan turun langsung bersama pemerintah daerah untuk mengecek kelayakan lahan serta aspek keamanan kawasan pembangunan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku menjelaskan, terdapat empat desa yang menjadi fokus usulan pembangunan rumah pada tahun 2026, yakni Desa Iha sebanyak 75 unit, Desa Danar 90 unit, Desa Masihulan 19 unit, dan Desa Kariu 207 unit.
Ia mengatakan, tahapan pada 2026 masih difokuskan pada proses perencanaan sebelum dilanjutkan ke tahap pembangunan setelah pemerintah kabupaten/kota melengkapi seluruh persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan.
Rapat tersebut turut dihadiri Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty, Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Jani Arjanto, Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan Yunianto Rahadi Utomo, Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan Mitha Hasti Suryani, serta Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta Saiful Indra Patta. (AM.N-SBR)
