ASAMMANIS.NEWS – SAUMLAKI – Pemerintah menegaskan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Lapangan Gas Abadi Blok Masela harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar. Selain mendorong ketahanan energi nasional, proyek senilai USD 20,9 miliar tersebut juga diwajibkan berjalan dengan tetap melindungi hak-hak masyarakat yang telah lama bermukim dan mengelola lahan di sekitar kawasan proyek.
Penegasan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan fisik Proyek Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Kamis (16/7).
Menurut Bahlil, pemerintah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pemerintah Provinsi Maluku, SKK Migas, dan INPEX agar pelaksanaan proyek strategis tersebut tidak mengabaikan kepentingan masyarakat setempat.
Baca Juga . . .
“Kami ingin proyek yang begitu besar ini dilaksanakan tanpa melupakan hak-hak seluruh masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar,” ujar Bahlil.
Ia menegaskan, pemerintah akan memperhatikan masyarakat yang selama ini telah mengelola lahan secara turun-temurun, termasuk yang berada di kawasan hutan. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan kompensasi yang tidak hanya sebatas penggantian kerugian, tetapi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Mereka sudah berkebun secara turun-temurun. Karena itu saya membuat kebijakan agar mereka diberikan bukan sekadar ganti rugi, tetapi ganti untung yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata Bahlil.
Selain perlindungan hak masyarakat, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Bahlil meminta operator proyek, INPEX Masela Ltd., bersama pemerintah daerah memperkuat program pendidikan dan pelatihan vokasi agar masyarakat Kepulauan Tanimbar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri migas.
Ia mengungkapkan, pemerintah telah mencapai kesepakatan dengan President & CEO INPEX Corporation, Takayuki Ueda, untuk memprioritaskan tenaga kerja dari wilayah yang paling dekat dengan proyek sebelum merekrut pekerja dari daerah lain maupun luar negeri.
“Kami telah bersepakat bahwa masyarakat di wilayah tier satu dan tier dua menjadi prioritas utama. Selama tenaga kerja tersedia di daerah ini, maka mereka harus didahulukan. Jangan sampai investasi masuk, tetapi anak-anak daerah tidak menjadi prioritas,” tegasnya.
Komitmen tersebut disambut positif oleh masyarakat setempat. Gerson, warga Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, berharap kehadiran Proyek LNG Abadi Masela mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda.
Pria berusia 74 tahun itu mengaku bangga karena pembangunan proyek strategis nasional akhirnya memasuki tahap konstruksi setelah penantian yang panjang.
“Kami bangga proyek ini akhirnya dimulai. Harapannya dapat membawa kemajuan bagi masyarakat Lermatang, anak-anak kami, hingga generasi cucu di masa depan,” ujarnya.
Gerson juga berharap masyarakat lokal memperoleh kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembangunan proyek tersebut.
“Semoga ketika proyek ini berjalan, masyarakat di sini mendapat kesempatan bekerja dan memperoleh kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Proyek LNG Abadi Masela merupakan salah satu pengembangan lapangan gas terbesar di Indonesia dengan total investasi mencapai USD 20,9 miliar. Dimulainya pembangunan fisik proyek menandai masuknya tahap konstruksi sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Pemerintah bersama pengelola proyek menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, dengan mengedepankan perlindungan hak masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pemerataan manfaat investasi bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar. (AM.N-SBR)
