ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat kebijakan kedaulatan energi nasional guna menekan ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan ketahanan energi jangka panjang. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/1).
Dalam paparannya, Bahlil menyampaikan bahwa arah kebijakan sektor energi saat ini difokuskan pada pencapaian empat tujuan utama, yakni ketahanan energi, kedaulatan energi, kemandirian energi, dan swasembada energi, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bahlil, keempat konsep tersebut memiliki definisi teknis yang berbeda, namun saling berkaitan dan harus dijalankan secara simultan. Pada aspek ketahanan energi, ia menyoroti masih terbatasnya kapasitas penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. Saat ini, cadangan BBM Indonesia baru mampu memenuhi kebutuhan sekitar 21 hari, jauh di bawah standar internasional yang berada pada kisaran 90 hari.
Baca Juga . . .
“Idealnya dalam konsensus internasional itu tiga bulan. Karena itu, yang harus kita lakukan adalah membangun storage. Storage ini bukan hanya soal crude, tetapi juga produk BBM,” ujar Bahlil.
Selain penguatan cadangan, pemerintah juga mendorong kemandirian energi melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Bahlil mengungkapkan bahwa kebutuhan solar nasional mencapai sekitar 38 juta kiloliter (KL) per tahun, sementara kapasitas produksi domestik masih berada pada kisaran 14–16 juta KL. Kekurangan tersebut selama ini ditutup melalui impor serta pemanfaatan campuran biodiesel berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) B40.
“Lifting kita belum bisa dinaikkan secara signifikan, sehingga kita intervensi dengan energi nabati, yaitu Crude Palm Oil (CPO) yang dicampur metanol menjadi FAME, kemudian diblending dengan solar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa penurunan impor menjadi agenda strategis pemerintah dalam memperkuat kedaulatan energi. Salah satu langkah konkret adalah penerapan mandatori etanol 10 persen, yang diproyeksikan mampu menekan impor bensin hingga 3,9 juta kiloliter per tahun. Selain itu, beroperasinya fasilitas Refinery Development Master Plan (RDMP) PT Pertamina Balikpapan yang baru diresmikan akan menambah produksi BBM sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun dan mulai berdampak terhadap pengurangan impor pada 2026.
Pemerintah juga menargetkan penghentian impor bensin dengan RON 92, 95, dan 98 mulai 2027. Target tersebut akan didukung melalui percepatan modernisasi kilang, penyiapan feedstock domestik, serta penyesuaian kebijakan untuk menjamin keberlanjutan pasokan energi nasional.
“Saya pimpin rapat dengan Pertamina sampai jam dua malam. Ada yang bilang ini butuh investasi, saya jawab memang butuh investasi. Presiden Prabowo sudah menyampaikan, at any cost. Ini soal survival, jadi harus totalitas, bukan setengah-setengah. Ujungnya, kita impor crude saja sambil mendorong peningkatan lifting,” tegas Bahlil.
Dalam konteks kedaulatan energi, Bahlil juga menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dan intervensi asing di sektor energi strategis. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang dapat dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, terutama melalui pemanfaatan energi nabati, penguatan lifting migas, serta pengembangan industri energi dari hulu hingga hilir.
Sementara itu, Bahlil mengakui bahwa pencapaian swasembada energi masih memerlukan waktu, karena hanya dapat diwujudkan setelah ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian energi tercapai secara konsisten. Meski demikian, pemerintah memastikan roadmap menuju swasembada energi akan terus dijalankan sesuai arahan Presiden, melalui kombinasi kebijakan hulu, penguatan infrastruktur, serta efisiensi impor. AM.N-SBR
