ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju swasembada dan ketahanan energi nasional, sekaligus mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan hal tersebut usai memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5). Dalam pertemuan tersebut, ia melaporkan sejumlah perkembangan strategis di sektor ESDM.
Salah satu isu yang dibahas adalah perkembangan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), serta penataan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba).
“Selain membahas harga crude terhadap ICP, kami juga mendiskusikan penataan sektor pertambangan ke depan, di mana kepemilikan mayoritas harus berada pada negara sebagai implementasi Pasal 33,” ujar Bahlil.
Menurutnya, pemerintah akan melakukan penataan menyeluruh terhadap sistem perizinan pertambangan, baik untuk izin yang telah berjalan maupun yang baru. Langkah ini bertujuan meningkatkan kontribusi sektor tambang terhadap pendapatan negara.
Bahlil menjelaskan, skema pengelolaan pertambangan ke depan akan mengadopsi pola kerja sama seperti di sektor minyak dan gas bumi (migas), yakni melalui mekanisme cost recovery dan gross split.
“Kita akan mengoptimalkan pendapatan negara dengan pola-pola kerja sama yang lebih adil. Tetap dalam bentuk konsesi, tetapi porsinya harus lebih besar untuk negara,” tegasnya.
Selain sektor pertambangan, pemerintah juga tengah mengkaji strategi pengurangan impor energi melalui substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG).
Bahlil menyebutkan, penggunaan CNG berpotensi lebih efisien karena bersumber dari dalam negeri, baik dari sisi bahan baku maupun industrinya. Hal ini berdampak langsung pada penurunan biaya distribusi.
“Harga CNG diproyeksikan bisa lebih murah sekitar 30 persen dibanding LPG karena tidak bergantung pada impor,” ujarnya.
Ia menambahkan, implementasi penggunaan CNG di masyarakat berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp130 triliun, sekaligus menekan beban subsidi energi.
Saat ini, pemerintah masih melakukan uji coba penggunaan tabung CNG untuk masyarakat. Uji coba tersebut mencakup aspek keamanan, mengingat tekanan CNG yang mencapai 250 bar, sehingga memerlukan modifikasi dari tabung LPG 3 kilogram yang umum digunakan.
“Hasil uji coba ini ditargetkan selesai dalam dua hingga tiga bulan ke depan,” kata Bahlil.

















