ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui kebijakan konkret, salah satunya dengan memberikan legalitas terhadap sekitar 45.000 sumur minyak rakyat. Kebijakan ini sekaligus menempatkan penambang rakyat sebagai mitra legal yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan produksi minyak nasional.
Pemerintah saat ini mempercepat proses perizinan di sejumlah provinsi penghasil minyak agar produksi dari sumur-sumur rakyat tersebut dapat segera tercatat dalam perhitungan lifting nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka pendek pemerintah untuk menahan sekaligus membalikkan tren penurunan produksi minyak.
Bahlil menjelaskan, terdapat tiga langkah strategis utama yang menjadi fokus Kementerian ESDM. Pertama, reaktivasi sumur-sumur tua disertai pemberian izin resmi kepada penambang rakyat. Hingga kini, sebagian besar izin telah diterbitkan di sejumlah wilayah, seperti Jambi, Sumatra Selatan, dan Jawa Tengah.
Baca Juga . . .
“Sumur-sumur tua terus kita reaktivasi. Bahkan untuk lebih dari 40.000 sumur masyarakat, sebagian izinnya sudah kita keluarkan. Saat ini proses perizinannya terus kita percepat agar mereka bisa berkontribusi langsung terhadap peningkatan lifting,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis (22/1).
Langkah kedua, pemerintah mendorong modernisasi metode produksi melalui penerapan teknologi mutakhir guna menekan laju penurunan alamiah produksi pada sumur-sumur eksisting. Menurut Bahlil, intervensi teknologi menjadi kunci menjaga keberlanjutan produksi migas nasional. “Intervensi teknologi juga berjalan dan terus kita lakukan,” katanya.
Sementara itu, strategi ketiga difokuskan pada penyederhanaan birokrasi untuk mempercepat realisasi produksi dari lapangan-lapangan baru. Pemerintah juga memastikan rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) yang telah disetujui dapat segera dieksekusi tanpa hambatan.
“POD-POD yang sudah selesai kita percepat realisasinya. Seluruh KKKS sudah kita panggil untuk memastikan tidak ada lagi yang tertahan,” tegas Bahlil.
Dengan kombinasi legalisasi puluhan ribu sumur rakyat, pemanfaatan teknologi secara masif, serta percepatan eksekusi POD, Kementerian ESDM optimistis target lifting minyak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 dapat tercapai. Pemerintah menilai sinergi antara negara, kontraktor, dan masyarakat menjadi fondasi penting menuju kemandirian energi nasional. AM.N-SBR
