ASAMMANIS.NEWS – PURWOREJO – Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif guna mencegah gangguan serupa kembali terjadi.
“Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN segera melakukan langkah-langkah yang terukur dan komprehensif untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujar Bahlil usai prosesi penyalaan perdana bantuan pemasangan listrik baru di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6).
Menurut Bahlil, permasalahan yang memicu pemadaman merupakan ranah teknis yang berada dalam kewenangan PLN sebagai operator sistem kelistrikan nasional. Karena itu, perusahaan pelat merah tersebut diminta segera menyelesaikan berbagai kendala yang ada.
Baca Juga . . .
“Saya minta masalah teknis ini segera diatasi. Karena persoalan teknis dan kendalinya memang ada di PLN,” tegasnya.
Bahlil mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN untuk memastikan langkah-langkah perbaikan segera dilakukan. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan penguatan mitigasi guna menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.
“Tadi saya juga sudah berbicara dengan Pak Dirut. Saya katakan agar segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang terukur supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk pemadaman yang dikeluhkan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Bahlil membantah anggapan bahwa pemadaman listrik terjadi akibat kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Ia memastikan pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar tersebut melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional.
Menurutnya, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah memberikan penugasan pasokan sebesar 180 hingga 190 juta ton kepada perusahaan-perusahaan tambang nasional, dengan kontrak yang telah terealisasi mencapai sekitar 134 juta ton.
“Secara pasokan, pemerintah sudah mengantisipasi kebutuhan batu bara PLN. Kalau ada kendala hingga pasokan sampai ke pembangkit, itu merupakan bagian dari aspek teknis manajemen logistik PLN,” jelas Bahlil.
Pemerintah, lanjutnya, telah mengambil langkah tegas dengan memastikan ketersediaan pasokan energi primer bagi sektor ketenagalistrikan. Karena itu, PLN diminta segera merealisasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi gangguan teknis yang menyebabkan pemadaman.
Dengan penguatan pengawasan operasional dan mitigasi yang lebih optimal, pemerintah berharap layanan kelistrikan dapat kembali berjalan normal, andal, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat di berbagai daerah. (AM.N-SBR)
