ASAMMANIS.NEWS – AMBON – DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku menggelar Obrolan Demokrasi Kudatuli sebagai bagian dari peringatan peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli), di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Maluku, Sabtu (25/7).
Kegiatan ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus ajakan untuk memperkuat kembali semangat kedaulatan rakyat di tengah berbagai tantangan kebangsaan.
Diskusi tersebut dihadiri jajaran pengurus dan kader PDI Perjuangan, akademisi, aktivis, organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Plus, pemuda, hingga mahasiswa. Berbagai kalangan itu berdialog mengenai perjalanan demokrasi nasional, tantangan era digital, serta pentingnya partisipasi publik dalam menjaga kehidupan demokrasi.
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menegaskan bahwa peristiwa Kudatuli merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan demokrasi Indonesia. Menurutnya, tragedi tersebut harus dikenang bukan untuk memelihara dendam terhadap rezim masa lalu, melainkan sebagai pengingat bahwa kedaulatan rakyat adalah fondasi utama negara demokrasi.
“Kedaulatan rakyat adalah segalanya. Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi bagaimana memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan keadilan,” tegas Benhur.
Benhur menilai semangat perjuangan yang lahir dari Kudatuli harus terus diwariskan kepada generasi muda. Baginya, demokrasi hanya akan tumbuh apabila suara rakyat dihormati dan hak-hak warga negara dijamin secara adil.
Ia juga mengingatkan adanya tantangan serius terhadap demokrasi Indonesia saat ini. Menurut Benhur, sejumlah capaian reformasi, termasuk semangat otonomi daerah yang diperjuangkan pascareformasi, mulai mengalami pelemahan sehingga membutuhkan perhatian bersama.
“Kita ingin menikmati hasil reformasi dan otonomi daerah, tetapi otonomi itu mulai ditarik pelan-pelan. Apa yang diperjuangkan oleh pemuda dan mahasiswa pada 1998 mulai mengalami penipisan. Semangat itu harus dibangkitkan kembali sebagai pengingat bagi pemerintah agar demokrasi tetap berada di jalur konstitusi,” ujarnya.
Ketua DPRD Maluku itu menambahkan, nilai-nilai perjuangan Kudatuli tetap relevan hingga kini. Karena itu, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga demokrasi, memperkuat konstitusi, dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan.
Selain Benhur, sejumlah akademisi dan pegiat demokrasi turut menjadi narasumber. Mereka mengulas dinamika politik nasional, tantangan demokrasi di era digital, hingga pentingnya memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar semakin memahami nilai kebebasan berpendapat, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman.
Diskusi berlangsung dinamis dengan beragam pandangan yang menggarisbawahi pentingnya membangun kesadaran politik masyarakat sebagai fondasi demokrasi yang sehat.
Melalui Obrolan Demokrasi Kudatuli, DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku berharap semangat perjuangan yang lahir dari peristiwa 27 Juli 1996 terus menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan, menjunjung tinggi konstitusi, serta menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (AM.N-MS)
