ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA – Ketidakpastian geopolitik global yang terus meningkat mendorong pemerintah mempercepat berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Konflik yang masih berlangsung di sejumlah kawasan dunia, ketegangan perdagangan antarnegara, serta fluktuasi harga energi global dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok dan stabilitas energi dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kondisi geopolitik dunia saat ini sangat dinamis dan sulit diprediksi. Menurutnya, perubahan situasi internasional dapat terjadi dalam waktu singkat dan berdampak langsung terhadap sektor energi.
“Geopolitik sekarang ini mirip malaria. Hari ini bisa terlihat membaik, tetapi besok kembali memanas. Sulit menjadikan kondisi saat ini sebagai acuan yang benar-benar pasti untuk jangka panjang,” ujar Bahlil dalam Energy Forum CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (25/6).
Baca Juga . . .
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah terus memperkuat pemanfaatan sumber energi domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, baik Liquefied Petroleum Gas (LPG), bahan bakar minyak (BBM), maupun minyak mentah.
Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG subsidi tabung 3 kilogram. Program tersebut saat ini telah memasuki tahap uji coba ketiga dan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memanfaatkan cadangan gas bumi nasional yang melimpah.
Menurut Bahlil, penggunaan CNG berpotensi menekan biaya energi rumah tangga karena harganya diperkirakan 30 hingga 40 persen lebih murah dibandingkan LPG. Selain itu, pemanfaatan gas domestik dinilai dapat mengurangi beban subsidi pemerintah sekaligus menekan pengeluaran devisa akibat impor LPG.
“Pemerintah perlu membangun bauran energi yang lebih kuat. Karena itu, pemanfaatan CNG terus kami dorong sebagai salah satu solusi untuk mengurangi impor LPG dan menekan subsidi energi,” katanya.
Selain pengembangan CNG, pemerintah juga mempercepat implementasi program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai diluncurkan pada Juli 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sekaligus meningkatkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri berbasis minyak sawit.
Bahlil menegaskan program B50 memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian energi nasional. Menurutnya, peningkatan campuran biodiesel akan membantu menekan kebutuhan impor solar dan memperkuat ketahanan energi Indonesia.
“Pada Juli nanti kita akan meresmikan implementasi B50. Ini menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar,” ujarnya.
Pemerintah bahkan menargetkan kebijakan B50 dapat menjadi fondasi menuju penghentian impor solar secara bertahap. Selain memperkuat ketahanan energi, program tersebut juga diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi industri sawit nasional serta mendukung perbaikan neraca perdagangan.
Di tengah upaya meningkatkan pasokan energi dari dalam negeri, pemerintah tetap membuka peluang diversifikasi sumber impor energi. Salah satunya melalui kajian potensi impor minyak mentah dari Rusia yang saat ini sedang dilakukan oleh lembaga teknis di bawah Kementerian ESDM.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan Indonesia memiliki alternatif pasokan energi apabila terjadi gangguan pada pasar global akibat dinamika geopolitik yang terus berkembang.
Sementara itu, di sektor hulu migas, pemerintah juga berupaya mempercepat realisasi sejumlah proyek strategis yang selama ini berjalan lambat. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pengembangan ladang gas Abadi Masela yang diharapkan dapat memperkuat pasokan energi nasional dalam jangka panjang.
Bahlil mengakui proyek tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan yang menyebabkan proses pengembangannya belum berjalan sesuai target. Namun pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong percepatan penyelesaian berbagai hambatan agar proyek strategis tersebut segera memasuki tahap konstruksi dan produksi. (AM.N-SBR)
