ASAMMANIS.NEWS – Ambon – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Maluku sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Komitmen tersebut disampaikan Hendrik Lewerissa saat membuka kegiatan “Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Bersama Komunitas di Provinsi Maluku” yang berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (7/5/2026).
Dalam sambutannya, Lewerissa mengapresiasi Badan Gizi Nasional beserta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program MBG di Maluku.
Menurutnya, Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda, sekaligus menjadi fondasi dalam menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Lewerissa.
Ia menjelaskan, secara nasional program MBG telah menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari sisi penerima manfaat, perluasan layanan, maupun dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
“Program ini tidak hanya berbicara soal pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata melalui keterlibatan tenaga kerja, UMKM, dan pelaku usaha lokal,” katanya.
Berdasarkan data terbaru, pelaksanaan program MBG di Provinsi Maluku saat ini telah didukung oleh 106 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dari total potensi 192 unit atau sekitar 55,21 persen.
Program tersebut juga telah menjangkau 222.640 siswa dari total potensi 488.994 siswa atau sekitar 45,54 persen. Sementara untuk kelompok rentan 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, jumlah penerima manfaat mencapai 19.345 orang dari total potensi 67.562 orang atau sekitar 28,63 persen.
Selain itu, pelaksanaan MBG di Maluku turut melibatkan sekitar 14.075 relawan dan tenaga kerja yang dinilai berkontribusi terhadap pembukaan lapangan kerja serta penguatan ekonomi lokal.
“MBG memiliki efek berganda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam aspek keamanan pangan, sebanyak 69 unit SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sedangkan 37 unit lainnya masih dalam proses pemenuhan standar.
Meski menunjukkan perkembangan positif, Hendrik Lewerissa mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan yang berdampak pada akses distribusi dan pemerataan layanan hingga wilayah terpencil.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen mempercepat pembangunan dan pemerataan SPPG, meningkatkan cakupan penerima manfaat, memperkuat pengawasan mutu dan keamanan pangan, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
“Kunci keberhasilan program ini adalah kolaborasi seluruh pihak agar manfaat Program MBG benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat Maluku,” tegasnya.
Lewerissa menambahkan, potensi pangan lokal Maluku seperti hasil laut, sagu, serta produk pertanian dan UMKM perlu menjadi bagian utama dalam rantai pasok MBG sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Kita ingin potensi pangan lokal Maluku menjadi tulang punggung rantai pasok MBG sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan plakat dari Badan Gizi Nasional kepada Pemerintah Provinsi Maluku yang diterima langsung oleh Gubernur Maluku.
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Maluku menyerahkan plakat kepada Badan Gizi Nasional yang diterima Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Gunalan.
Kegiatan itu turut dihadiri Penjabat Sekretaris Kota Ambon, jajaran Badan Gizi Nasional, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Ambon, Ketua IKAPTK Provinsi Maluku dan Kota Ambon, peserta sosialisasi, serta unsur masyarakat dan tamu undangan lainnya. AM.N-SBR



















