ASAMMANIS.NEWS – JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyarankan Anggota DPR RI, Adian Napitupulu, untuk menantang debat Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul wacana tantangan debat yang sebelumnya diarahkan Adian kepada Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Menurut Habiburokhman, akan lebih relevan jika perdebatan dilakukan terlebih dahulu dengan Ketua Banggar DPR yang terlibat langsung dalam pembahasan dan persetujuan anggaran.
“Lebih menarik jika Adian berdebat dengan dirinya sendiri sebagai anggota DPR yang turut menyetujui APBN,” ujar Habiburokhman dalam pernyataan tertulis, Rabu (4/3/2026).
Baca Juga . . .
Ia menegaskan, Said Abdullah secara terbuka telah membenarkan pernyataan Teddy bahwa anggaran program MBG telah dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak APBN Tahun Anggaran 2025 hingga 2026.
Menurutnya, seluruh fraksi di DPR, termasuk Adian Napitupulu, telah memberikan persetujuan terhadap APBN 2025 dan 2026 yang di dalamnya memuat alokasi anggaran untuk program MBG.
Habiburokhman mengingatkan pentingnya konsistensi sikap seorang politisi dalam menyikapi kebijakan publik, khususnya yang telah melalui mekanisme pembahasan dan pengesahan di parlemen.
“Nilai seorang politisi terletak pada keberpihakan kepada rakyat kecil serta konsistensi antara sikap dan ucapan. Jangan karena ingin mencari panggung lalu mengabaikan fakta bahwa anggaran tersebut sudah disepakati bersama,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa penempatan anggaran MBG dalam pos pendidikan dinilai memiliki dasar yang kuat, mengingat penerima manfaat program tersebut adalah siswa yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.
Habiburokhman menambahkan, tidak ada alokasi anggaran penting yang dihapus untuk membiayai program MBG. Menurutnya, penyesuaian anggaran dilakukan terhadap kegiatan yang dinilai tidak efisien dan berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Ia menegaskan, program MBG merupakan kebijakan yang bermanfaat bagi anak-anak Indonesia. Karena itu, polemik mengenai persetujuan anggaran dinilai seharusnya telah selesai, mengingat keputusan tersebut telah ditetapkan dalam pembahasan APBN.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan,” pungkasnya. AM.N-SBR
