ASAMMANIS.NEWS — JAKARTA – Komisi XII DPR RI mendesak Pemerintah untuk mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah terpencil, khususnya Papua, dengan mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.
Langkah ini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan memaksakan pembangunan jaringan listrik konvensional oleh PLN yang memakan biaya besar.
Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasya, menyoroti tantangan berat yang dihadapi masyarakat di daerah yang ia sebut sebagai wilayah “4T” (Tertinggal, Terpencil, Terjauh, dan Tak Tentu Nasibnya).
Baca Juga . . .
“Banyak warga di daerah tersebut masih bergantung pada lampu gas atau petromak karena belum terjangkau akses listrik modern,” ujarnya seperti dikutip dari tvparlemen, Rabu (7/1/2026).
Syarif menjelaskan bahwa membangun jaringan transmisi PLN ke kampung-kampung dengan populasi kecil, misalnya hanya 10 rumah—membutuhkan investasi yang sangat tinggi dan tidak efisien secara ekonomi.
“Kami menyarankan PLTS. Tapi PLTS jangan regional, tapi per rumah tangga (rooftop). Daripada kita paksa PLN yang tidak mampu (menjangkau daerah itu), lebih baik dialokasikan anggaran bantuan PLTS mandiri,” ujar Syarif.
Selain menjadi solusi bagi daerah yang sulit dijangkau, penggunaan energi surya juga dinilai memiliki dua keuntungan utama
Pertama, Fleksibilitas. Masyarakat bisa langsung memanfaatkan listrik tanpa harus menunggu pembangunan kabel transmisi jarak jauh.
Kedua, Lingkungan. Penggunaan PLTS sejalan dengan target pemerintah dalam mempercepat transisi energi hijau dan menekan emisi karbon nasional.
“Skema PLTS Atap ini diharapkan tidak hanya diterapkan di Papua, tetapi juga di wilayah-wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa, seperti di Jambi dan Kalimantan,” usulnya.
Dengan pendekatan ini, kata Syarif, diharapkan target rasio elektrifikasi 100% dapat segera tercapai secara merata di seluruh pelosok Indonesia. (AM.N-ADMIN)
