ASAMMANIS.NEWS – TANGERANG – Rekomendasi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) terkait pemanfaatan energi nuklir mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Usulan tersebut dinilai sejalan dengan langkah pemerintah yang telah memasukkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Apresiasi tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri Simposium Ketahanan Energi yang diselenggarakan PIKI di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Kamis (15/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyambut kontribusi pemikiran para akademisi dan cendekiawan dalam mendukung penguatan ketahanan energi nasional.
“Bapak-Ibu semua, saya berterima kasih atas apa yang direkomendasikan oleh PIKI, dari penggodokan beberapa waktu yang terjadi,” ujar Bahlil.
Pengembangan energi nuklir menjadi salah satu opsi yang disiapkan pemerintah untuk memperluas bauran energi nasional sekaligus memenuhi kebutuhan listrik dalam jangka panjang. Rencana pembangunan PLTN telah tercantum dalam RUPTL PLN 2025–2034 yang disahkan pada 26 Mei 2025.
Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, PLTN pertama ditargetkan mulai beroperasi pada 2032 di Sumatera, kemudian disusul pengembangan berikutnya pada 2033. Rencana ini menjadi bagian dari upaya diversifikasi sumber energi dan pengembangan sistem ketenagalistrikan rendah emisi.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa Indonesia menerima tawaran kerja sama teknologi nuklir dari sejumlah negara. Tawaran tersebut, menurut dia, menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, saat dirinya mendampingi Presiden.
“Dan salah satu pembicaraan adalah menyangkut dengan Rusia menawarkan teknologi nuklir di Indonesia. Jerman juga menawarkan hal yang sama. Jepang juga menawarkan yang sama. Korea, Kanada juga melakukan penawaran yang sama,” ungkapnya.
Selain membahas energi nuklir, Bahlil menekankan pentingnya keterlibatan kalangan akademisi dan organisasi cendekiawan dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional. Menurutnya, pemikiran dari berbagai elemen masyarakat diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat disusun dengan mempertimbangkan beragam perspektif.
Ia menyebut pemerintah telah meminta kontribusi pemikiran dari sejumlah perguruan tinggi dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Bahlil juga mengajak PIKI memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
“Di kampus sudah ada, di ICMI sudah saya juga minta, sekarang saya minta dari PIKI untuk melakukan kerja sama dengan Kemenko,” katanya.
Lebih lanjut, Bahlil membuka peluang keterlibatan PIKI dalam pengembangan 28 program hilirisasi yang mencakup berbagai sektor, mulai dari mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan, kehutanan, hingga pertanian.
Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi cendekiawan diharapkan dapat memperkaya perumusan kebijakan strategis nasional. Dalam sektor energi, masukan dari berbagai kalangan tersebut menjadi bagian dari upaya mempersiapkan pengembangan PLTN serta memperkuat ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang. (AM.N-SBR)

















