ASAMMANIS.NEWS – BOGOR – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat program hilirisasi dan memperkuat ketahanan energi sebagai strategi utama menuju kemandirian ekonomi nasional. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3).
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil melaporkan perkembangan proyek hilirisasi tahap awal. Dari total 20 proyek, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara proyek lainnya dijadwalkan mulai berjalan pada bulan depan.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan 13 proyek hilirisasi baru dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp239 triliun yang saat ini dalam tahap finalisasi.
Baca Juga . . .
“Tambahan proyek ini akan memperkuat upaya peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri,” ujar Bahlil.
Di sektor energi, pemerintah juga mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi energi domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap impor. Fokus pengembangan diarahkan pada energi berbasis etanol serta biodiesel dari Crude Palm Oil (CPO).
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo memberikan arahan langsung agar seluruh potensi energi nasional dimaksimalkan sebagai bagian dari strategi swasembada energi.
Selain membahas hilirisasi dan energi, pemerintah juga mencermati perkembangan harga komoditas strategis seperti batu bara dan nikel. Hingga saat ini, belum terdapat perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, meskipun pemerintah terus memantau dinamika pasar global.
Pemerintah juga membuka peluang relaksasi produksi batu bara dan nikel secara terbatas dan terukur. Kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan agar tidak menekan harga di pasar internasional.
“Relaksasi tetap harus terukur, terbatas, dan menjaga keseimbangan supply dan demand,” tegas Bahlil.
Lebih lanjut, pemerintah memberi sinyal akan melakukan penyesuaian terhadap Harga Patokan Mineral (HPM) nikel guna memastikan negara memperoleh nilai yang lebih adil dari komoditas strategis tersebut.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kepentingan nasional. Sumber daya alam dinilai sebagai aset strategis yang harus memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.
Pemerintah menargetkan tahun 2026 sebagai momentum penting dalam pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. Melalui kebijakan hilirisasi dan penguatan tata kelola, pemerintah ingin memastikan bahwa sumber daya alam tidak lagi dijual dengan harga murah, melainkan mampu memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional. AM.N-SBR
