ASAMMANIS.NEWS – Ambon – Ketua Umum Partai Golkar mengambil sikap tegas terhadap informasi yang mengaitkan dirinya dengan dugaan pertemuan sejumlah pihak sebelum terjadinya penangkapan dalam suatu perkara.
Ia membantah tuduhan tersebut dan meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, mengungkap secara terbuka siapa saja pihak yang terlibat dalam pertemuan sebagaimana diberitakan dan beredar di media sosial.
Pernyataan keras itu disampaikan dalam pidato pada pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku.
Baca Juga . . .
Ia mengaku awalnya tidak terlalu menanggapi informasi tersebut. Namun, setelah tuduhan berkembang dan namanya ikut disebut, ia merasa perlu memberikan klarifikasi secara terbuka.
”Saya minta kepada pihak aparat keamanan, dibuka saja. Jangan fitnah terus yang dibangun,” tegasnya.
Ia juga menyoroti informasi yang menyebut adanya seorang ketua umum partai politik yang diduga melakukan pertemuan sekitar tiga jam sebelum penangkapan seseorang.
Menurutnya, informasi semacam itu tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa bukti yang jelas karena dapat membangun persepsi negatif dan merusak reputasi seseorang maupun institusi partai politik.
Ia meminta pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut segera membuktikan kebenarannya.
Bahlil bahkan mengaku memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada pihak-pihak yang dianggap menyebarkan tuduhan tersebut untuk melakukan klarifikasi.
Apabila tidak ada klarifikasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, ia menyatakan akan menempuh jalur hukum melalui somasi.
”Saya tidak akan mundur sejengkal pun untuk menghadapi orang-orang yang ingin merusak partai. Ini menyangkut marwah partai,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengaku dirinya pernah menjadi sasaran penyadapan. Karena itu, ia meminta dugaan penyadapan terhadap pejabat negara maupun pihak lainnya diusut secara transparan.
Menurutnya, negara demokrasi harus menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, tetapi tidak boleh membiarkan kebebasan tersebut disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi pembentukan opini yang merugikan pihak tertentu.
Bahlil meminta seluruh kader Golkar tetap menjaga soliditas dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. (AM.N-MS)
