ASAMMANIS.NEWS – Ambon – Persoalan ketimpangan akses listrik di wilayah kepulauan Maluku mendapat perhatian serius Ketua Umum Partai Golkar. Ia menegaskan, seluruh desa di Maluku harus menikmati akses listrik paling lambat 2029–2030.
Dalam pidatonya pada pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 11.000 desa di Indonesia yang belum menikmati akses listrik secara memadai.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan akses pembangunan.
Ia bahkan menceritakan pengalamannya ketika turun langsung ke Pulau Rhun, Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Daerah yang memiliki sejarah besar sejak masa kolonial Portugis dan Belanda itu ternyata masih menghadapi keterbatasan listrik.
”Saya turun sendiri dan cek. Setelah itu saya telepon Direktur Utama PLN. Saya minta segera dikerjakan. Kalau tidak, saya beri batas waktu,” ungkapnya.
Ia mengaku telah mendorong percepatan pembangunan jaringan dan layanan listrik di wilayah tersebut hingga akhirnya program mulai berjalan.
Bahlil mengatakan, pemerintah pusat perlu bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan tidak ada lagi desa yang tertinggal dalam akses energi.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah mendorong kebijakan dan dukungan regulasi sehingga program elektrifikasi dapat berjalan lebih cepat.
Selain persoalan listrik, Bahlil turut menyinggung potensi komoditas unggulan Maluku, khususnya sagu, yang menurutnya perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.
Ia menyatakan akan menyampaikan usulan kepada pihak terkait agar Maluku mendapat peran lebih besar dalam pengembangan sagu.
Menurutnya, pembangunan Maluku tidak boleh hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal. (AM.N-MS)
Baca Juga . . .
