ASAMMANIS.NEWS – Ambon – Pelantikan Pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku yang sedianya digelar pada 15 Juli 2026 di Kota Ambon resmi ditunda. Keputusan yang diambil di saat seluruh persiapan hampir rampung ini memunculkan pertanyaan publik mengenai kepastian agenda organisasi partai berlambang pohon beringin tersebut.
Kepastian penundaan disampaikan oleh Ketua Panitia DPD Partai Golkar Maluku periode 2025-2030, Rohalim Boy Sangadji (RBS) dalam konferensi pers di Cafe Jonbek, Ambon, Senin (13/7/2026).
Boy mengungkapkan bahwa panitia telah menyelesaikan hampir rampung 100 persen seluruh persiapan pelantikan. Namun, pelaksanaan akhirnya harus ditunda setelah adanya permintaan langsung dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang pada saat bersamaan harus menjalankan tugas kenegaraan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Persiapan kami sudah hampir mencapai 100 persen. Namun karena Ketua Umum secara mendadak mendapat tugas kenegaraan sebagai Menteri ESDM, maka pelantikan harus ditunda,” ujar Boy.
Menurutnya, keputusan tersebut murni didasarkan pada prioritas tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan.
“Beliau menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang sifatnya mendadak. Tugas negara tentu menjadi prioritas yang harus kita hormati bersama,” katanya.
Boy juga menyampaikan bahwa Bahlil Lahadalia menitipkan permohonan maaf kepada seluruh kader Partai Golkar di Maluku atas penundaan tersebut. Meski demikian, Ketua Umum meminta seluruh jajaran partai tetap menjaga soliditas organisasi sembari menunggu keputusan resmi mengenai jadwal pelantikan yang baru.
“Ketua Umum menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kader di Maluku dan berharap seluruh jajaran tetap menjaga soliditas partai. Beliau akan segera menetapkan jadwal pelantikan setelah agenda kenegaraan selesai,” ungkap Boy.
Di sisi lain, Boy memastikan tidak ada kendala teknis dalam penyelenggaraan pelantikan. Panitia mengaku siap melaksanakan kegiatan kapan saja setelah DPP menetapkan waktu pelaksanaan.
“Secara teknis kami siap seratus persen. Kapan pun Ketua Umum memberikan arahan, panitia siap melaksanakan pelantikan,” tegasnya.
Seluruh kader kini menanti kepastian dari DPP terkait waktu pelaksanaan agenda yang dinilai penting bagi konsolidasi kepengurusan Golkar di Provinsi Maluku.
Penundaan di saat persiapan telah memasuki tahap akhir memang dapat dipahami sebagai konsekuensi dari agenda kenegaraan Ketua Umum. Namun, di sisi lain, kepastian jadwal baru menjadi hal yang dinantikan agar tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpastian di kalangan kader, mengingat pelantikan merupakan momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi menjelang agenda-agenda politik ke depan. (AM.N-MS)


















