Pesan tegas tersebut disampaikan Lessy dalam pidato politiknya usai dilantik sebagai Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Ballroom Santika Hotel Premier, Sabtu (7/11/26).
Di hadapan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, sejumlah menteri, Gubernur Maluku, pimpinan partai politik, serta kader dan simpatisan Golkar, Lessy secara terbuka mengakui bahwa Golkar Maluku sedang menghadapi tantangan politik serius.
Ia menyoroti kegagalan Golkar Maluku mengirimkan wakil ke DPR RI pada Pemilu 2019 dan 2024. Bahkan, hasil Pemilu 2024 juga membuat Golkar kehilangan posisi sebagai salah satu unsur pimpinan DPRD Provinsi Maluku.
Menurutnya, kenyataan tersebut harus diterima secara jujur dan dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk saling menyalahkan.
“Ini bukan untuk disesali, apalagi dijadikan alasan untuk saling menyalahkan. Tetapi harus menjadi momentum untuk berbenah, memperkuat barisan dan merumuskan kembali arah perjuangan partai,” tegas Lessy.
Ia menyebut kepengurusan periode 2025–2030 sebagai kepengurusan konsolidasi total dan kebangkitan Golkar di Maluku. Targetnya jelas, merebut kembali posisi pimpinan DPRD Provinsi Maluku sekaligus mengembalikan kursi DPR RI sebagai saluran perjuangan aspirasi masyarakat Maluku.
Bagi Lessy, kepemimpinan di parlemen bukan sekadar persoalan jabatan dan kedudukan, melainkan kemampuan memperjuangkan kepentingan rakyat secara efektif dan nyata.
Lessy menegaskan, kebangkitan Golkar tidak mungkin terwujud tanpa konsolidasi organisasi yang serius dan menyeluruh.
Ia berkomitmen membangun kekuatan partai secara terstruktur, sistematis dan berjenjang, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.
“Jangan ada struktur yang hanya hidup di atas kertas. Seluruh kekuatan partai harus bergerak dalam satu irama, satu komando perjuangan dan satu tujuan politik yang terukur,” tandasnya.
Menghadapi Pemilu 2029, Golkar Maluku juga dituntut berani membaca perubahan zaman. Partai harus membuka ruang bagi kader muda yang berintegritas dan memiliki kapasitas kepemimpinan, sekaligus merangkul tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kalangan profesional.
Ia mengingatkan bahwa kemenangan politik tidak lahir dari keramaian menjelang pemilu, tetapi dari kerja organisasi yang konsisten dan kepercayaan masyarakat yang terus dirawat.
Selain membahas target politik, Lessy mengingatkan bahwa Golkar harus hadir menjawab persoalan mendasar masyarakat Maluku.
Sebagai provinsi kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, Maluku masih menghadapi ketimpangan pembangunan antarwilayah, mahalnya biaya transportasi dan logistik, kemiskinan di kalangan petani dan nelayan, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan dan energi.
Karena itu, ia meminta Golkar Maluku membangun agenda politik yang membumi, berpihak kepada rakyat dan mampu memperjuangkan keadilan pembangunan, khususnya bagi masyarakat di pulau-pulau kecil.
“Golkar harus memastikan kekayaan alam Maluku menjadi sumber kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lessy juga menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Ia meminta dukungan Bahlil untuk memperjuangkan gelar Pahlawan Nasional bagi Abdul Muthalib Sangaji, tokoh pergerakan nasional asal Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
Lessy mengungkapkan, perjuangan untuk memperoleh pengakuan negara terhadap jasa Abdul Muthalib Sangaji telah berlangsung sekitar 40 tahun, namun hingga kini belum membuahkan hasil.
Ia menilai sudah saatnya negara memberikan penghargaan yang layak atas jasa dan perjuangan tokoh asal Maluku tersebut.
“Seluruh angkatannya sudah menjadi Pahlawan Nasional, hanya beliau sendiri yang belum. Melalui kesempatan ini, kami meminta bantuan Ketua Umum untuk ikut memperjuangkannya,” ungkap Lessy.
Menutup pidato politiknya, Lessy mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk menjaga persatuan, memperkuat soliditas dan membuktikan komitmen melalui kerja nyata.
Baginya, kebangkitan Golkar Maluku tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Target merebut kembali kursi DPRD dan DPR RI harus diterjemahkan menjadi kerja organisasi yang terukur dan keberpihakan nyata kepada masyarakat.
“Kebangkitan tidak cukup diucapkan, tetapi harus diperjuangkan. Kepercayaan tidak cukup dijanjikan, tetapi harus dibuktikan.” tutup putra terbaik Rohomoni itu. (AM.N-MS)
Baca Juga . . .
