Pernyataan tegas tersebut disampaikan Gubernur Maluku dalam sambutannya pada pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku periode 2025–2030 sekaligus Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Golkar Maluku Tahun 2026, Santika Hotel Premier, Sabtu (7/11/26).
Di hadapan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia beserta jajaran pengurus DPP dan sejumlah pejabat negara, Gubernur menegaskan bahwa Maluku tidak boleh terus terjebak sebagai daerah penghasil bahan mentah tanpa menikmati nilai tambah dari kekayaan alamnya sendiri.
“Sudah begitu lama kita memiliki sumber daya alam yang berlimpah, tetapi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah masih berbanding terbalik dengan kekayaan yang kita miliki,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan mendasar pembangunan Maluku terletak pada belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam melalui hilirisasi. Selama ini, Maluku lebih banyak menghasilkan bahan mentah, sementara nilai tambah ekonomi justru belum maksimal dinikmati masyarakat dan daerah sebagai pemilik sumber daya.
Karena itu, ia mengajak seluruh pemimpin daerah, mulai dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota hingga seluruh jajaran pemerintahan di 11 kabupaten/kota, untuk memutus mata rantai ketimpangan tersebut.
“Kita harus mampu mendorong hilirisasi terjadi di Provinsi Maluku. Jangan sampai negeri yang kaya raya ini terus berada dalam kategori daerah dengan tingkat kemiskinan yang memprihatinkan,” ujarnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Bahlil Lahadalia atas perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan Blok Masela atau Proyek Abadi.
Ia menilai pengembangan proyek strategis tersebut menjadi momentum penting bagi Maluku untuk keluar dari ketertinggalan pembangunan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Selain itu, Gubernur mengungkapkan bahwa terdapat tiga program hilirisasi yang sedang berjalan di Maluku. Program tersebut diharapkan mampu mengubah pola pembangunan daerah, dari sekadar menghasilkan bahan mentah menjadi pusat pengolahan sumber daya alam yang memberikan nilai tambah.
Menurutnya, kekayaan alam Maluku harus dikelola dengan perencanaan matang, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Gubernur berharap posisi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sambil merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat memberikan dorongan strategis bagi percepatan pembangunan di Maluku.
Tidak hanya persoalan hilirisasi, Gubernur juga secara terbuka meminta dukungan politik Partai Golkar untuk memperjuangkan pengesahan Undang-Undang Daerah Kepulauan.
Ia menegaskan, perjuangan regulasi tersebut bukan sekadar kepentingan Maluku, melainkan menyangkut pengakuan negara terhadap karakteristik dan kebutuhan khusus provinsi-provinsi kepulauan di Indonesia.
Menurutnya, daerah kepulauan tidak bisa disamakan dengan daerah daratan atau kontinental karena memiliki tantangan geografis, transportasi, pelayanan publik dan pembiayaan pembangunan yang berbeda.
“Kita tidak sedang hanya memperjuangkan sebuah undang-undang. Kita memperjuangkan pengakuan pemerintah bahwa daerah kepulauan memerlukan perlakuan yang berbeda,” tandasnya.
Ia berharap Ketua Umum Partai Golkar dapat mengarahkan kader-kader terbaik partai, baik yang berada di pemerintahan maupun di lembaga legislatif, untuk ikut mengawal dan memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan hingga disahkan menjadi undang-undang.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menegaskan bahwa perbedaan pilihan dan latar belakang politik tidak boleh menjadi penghalang dalam membangun komunikasi, persaudaraan dan kerja sama.
Ia secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada Umar A. Lessy dan seluruh jajaran pengurus DPD Partai Golkar Maluku periode 2025–2030 yang baru dilantik.
Gubernur berharap Golkar dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mempercepat pembangunan Maluku.
“Perbedaan politik tidak boleh menjadi sekat dalam membangun komunikasi, persaudaraan dan kerja sama. Kedewasaan berpolitik justru terlihat dari kemampuan menghormati perbedaan dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen politik dan pemerintahan untuk bergerak bersama membangun Maluku.
Baginya, tantangan terbesar Maluku bukan terletak pada ketiadaan kekayaan alam, melainkan bagaimana mengubah kekayaan tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang benar-benar dirasakan rakyat.
“Maluku tidak cukup hanya dikenal sebagai negeri kaya sumber daya alam. Maluku harus menjadi daerah yang mampu membuat rakyatnya sejahtera dari kekayaan yang dimilikinya sendiri”, tutup Lewerissa. (AM.N-MS)
