ASAMMANISNEWS,MASOHI – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah instansi vertikal guna mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah kepulauan.
Upaya tersebut menjadi fokus kunjungan kerja Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, ke sejumlah instansi teknis di Provinsi Maluku, Senin,10/08/2026.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati mendatangi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku, serta Balai Wilayah Sungai Maluku.
Baca Juga . . .
Koordinasi lintas instansi tersebut dilakukan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan strategis Kabupaten Maluku Tengah sekaligus mendorong agar program pemerintah pusat dapat semakin tepat sasaran dan menjawab kondisi masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
Dalam pertemuan dengan jajaran keimigrasian, Pemkab Maluku Tengah mendorong penguatan pelayanan yang mampu menyesuaikan dengan karakteristik daerah kepulauan.
Hal tersebut mencakup kebutuhan pelayanan terkait mobilitas masyarakat, sektor pariwisata, investasi hingga konektivitas antarwilayah.
Kawasan strategis seperti Kepulauan Banda menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan dukungan tata kelola pelayanan keimigrasian yang responsif, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi maupun pariwisata.
Dorong Hunian Layak dan Penanganan Permukiman
Sementara itu, koordinasi di sektor perumahan dan kawasan permukiman diarahkan pada penyediaan hunian layak bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh serta peningkatan akses sanitasi.
Pada 2026, Kabupaten Maluku Tengah memperoleh alokasi 1.612 unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Untuk tahun 2027, Pemkab Maluku Tengah telah mengusulkan sebanyak 1.059 unit dan terus melakukan koordinasi agar dukungan program perumahan dapat diperluas sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemkab menilai penyediaan rumah layak huni merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar.
Air Bersih Jadi Perhatian Serius
Bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku, pembahasan turut diarahkan pada dukungan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Sekolah Rakyat, pembangunan reservoir dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta penguatan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
Pemkab juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur dasar sekaligus langkah antisipatif menghadapi potensi dampak El Nino yang dapat memengaruhi ketersediaan air di sejumlah wilayah.
Khusus Kepulauan Banda, pemerintah daerah mendorong solusi jangka panjang untuk mengatasi kebutuhan air bersih melalui penguatan sumber air di Banda Besar.
Pada 2027, direncanakan dukungan penyediaan sumur bor di Banda Neira dan Banda Besar sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan air masyarakat di kawasan kepulauan tersebut.
Percepatan Infrastruktur Sumber Daya Air
Koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku juga diarahkan pada percepatan pengelolaan sumber daya air serta pembangunan infrastruktur pendukung di sejumlah wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
Sejumlah usulan Maluku Tengah telah mendapat tindak lanjut pada 2026, antara lain pembangunan jaringan irigasi di Seram Utara Seti dan Seram Utara Kobi, serta Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Amahai dan Teon Nila Serua.
Pembahasan juga mencakup kebutuhan penanganan talud di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, serta pembangunan dan penguatan infrastruktur di kawasan Pelabuhan dan Pasar Banda.
Perhatian khusus juga diberikan kepada wilayah Pulau Rhun dan Pulau Ay yang menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, terutama ketika terjadi kekeringan.
Untuk 2027, sejumlah program yang disiapkan BWS Maluku antara lain pengembangan JIAT dan jaringan tersier serta program Water Security for Small Island Development melalui pembangunan ABSAH di Pulau Rhun dan Pulau Ay.
Program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan air masyarakat di pulau-pulau kecil yang memiliki keterbatasan sumber air tawar.
Pemkab: Pembangunan Harus Berdasarkan Kondisi Riil
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Maluku Tengah, Rahmat, SH., M.Si., mengatakan rangkaian kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan berbagai kebutuhan strategis masyarakat memperoleh ruang koordinasi dan dukungan dari pemerintah pusat maupun instansi terkait.
“Yang ingin dibangun adalah koordinasi yang konkret dan berkelanjutan. Pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan berdasarkan kondisi riil di lapangan, kemudian bersama instansi terkait mencari solusi dan memastikan program yang ada dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Rahmat.
Menurutnya, karakteristik Kabupaten Maluku Tengah sebagai daerah kepulauan membutuhkan pola pembangunan yang tidak dapat diseragamkan.
Setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan kondisi geografis, keterjangkauan pelayanan, kebutuhan masyarakat serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.
“Air bersih, hunian layak, sanitasi, irigasi, pelayanan publik, hingga konektivitas merupakan bagian yang saling berkaitan. Karena itu, Pemkab Maluku Tengah terus membangun kolaborasi lintas sektor agar pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga memperkuat ketahanan dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang,” jelasnya.
Rangkaian koordinasi tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk membangun sinergi yang konstruktif bersama pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan koordinasi tersebut, berbagai program pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik di wilayah daratan maupun pulau-pulau kecil di Kabupaten Maluku Tengah.
